Sampit (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah berharap DPR RI menyetujui anggaran untuk penanganan abrasi Pantai Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit.
"Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah berjanji memasukkan dalam program mereka, tapi kan diusulkan lagi ke DPR untuk persetujuan anggarannya. Kami berharap DPR juga setuju karena ini kondisinya sudah darurat," kata Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Halikinnor di Sampit, Rabu.
Penanggulangan abrasi Pantai Ujung Pandaran rencananya dilakukan dengan membuat sabuk pantai secara menyeluruh. Sabuk pantai tersebut nantinya juga berfungsi menjadi penahan sehingga kembali terbentuk daratan di lokasi-lokasi yang saat ini tergerus abrasi.
Biaya yang dibutuhkan untuk pembuatannya sangat besar, diperkirakan berkisar Rp130 miliar hingga Rp150 miliar. Untuk itulah perlu dukungan DPR RI agar anggaran untuk program tersebut disetujui sehingga pembuatan sabuk pantai bisa dilaksanakan.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah memenuhi undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan paparan kondisi dampak abrasi Pantai Ujung Pandaran. Atas dasar itulah kemudian Kotawaringin Timur dijanjikan akan mendapat bantuan pembuatan sabuk pantai.
"Mudah-mudahan tahun 2019 nanti pembangunan sabuk pantai bisa dilaksanakan sehingga Pantai Ujung Pandaran terbebas dari abrasi. Pemerintah daerah sudah membuat perencanaan besar untuk membenahi dan mengembangkan objek wisata tersebut," ujar Halikinnor.
Data Dinas Perikanan Kotawaringin Timur, ada sedikitnya 3.500 meter pantai yang sangat rawan abrasi. Tahun 2017 lalu Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun sekitar 1.700 meter sabuk pantai di Pantai Ujung Pandaran, sehingga masih dibutuhkan sekitar 1.800 meter sabuk pantai tambahan, khususnya untuk melindungi lokasi-lokasi yang sangat rawan.
Pantai Ujung Pandaran berlokasi sekitar 85 kilometer ke arah Selatan pusat Kota Sampit Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur. Pantai yang menghadap laut Jawa itu menjadi objek wisata andalan dan ramai dikunjungi wisatawan lokal serta luar daerah.
Sudah lebih dari 30 rumah nelayan yang dibongkar karena tanahnya ambles akibat abrasi. Penghuninya kemudian direlokasi ke perumahan yang dibangun pemerintah pusat untuk korban abrasi.
Abrasi akibat kuatnya gelombang Laut Jawa itu juga telah menumbangkan sejumlah pohon di pinggir pantai. Sejumlah gazebo di pinggir pantai yang dibangun pemerintah, juga sudah hancur tak tersisa.
Diperlukan penanganan secepatnya agar kerusakan akibat abrasi tidak semakin parah. Besarnya biaya yang dibutuhkan, membuat pemerintah daerah sangat berharap bantuan dari pemerintah pusat.
Pemkab berharap DPR setujui penanganan abrasi Pantai Ujung Pandaran
Sudah lebih dari 30 rumah nelayan di Pantai Ujung Pandaran terpaksa dibongkar karena tanahnya tergerus abrasi dalam beberapa tahun terakhir. (Foto Antara Kalteng/Norjani)
