DPRD Lamandau carikan solusi menghadapi anjloknya harga sawit

Nanga Bulik (Antaranews Kalteng) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamandau diminta membantu mencarikan solusi dalam menghadapi anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit saat ini yang hanya dihargai Rp450 / kg.

"Kami akan berkoordinasi dengan unsur pimpinan untuk menyikapi kegalauan masyarakat terhadap anjloknya harga tandan buah segar kelapa sawit saat ini," kata anggota Komisi II DPRD Lamandau, HM Gujaliansyah di Gedung DPRD Lamandau, Senin

Anjloknya harga TBS di tingkat petani diduga karena perusahaan besar swasta kelapa sawit saat ini sedang dalam kesulitan anggaran dan hampir tidak mampu lagi menampung hasil panen sawit masyarakat.

Kondisi ini tidak hanya dialami perusahaan sawit di Kalimantan Tengah, tetapi juga di daerah lain seperti Kalimantan Barat. Perusahaan sawit saat ini terimbas kurang bagusnya harga minyak kelapa sawit dunia.

Koordinasi untuk mengatasi anjloknya harga sawit dengan mengambil langkah - langkah konkret diantaranya dengan melakukan rapat dengar pendapat melibatkan pemerintah daerah serta perusahaan - perusahaan besar kelapa sawit yang ada di Lamandau. Dengan begitu, dapat diketahui secara pasti penyebab utama anjloknya harga buah sawit dan solusi yang harus dijalankan.

Berdasarkan pengaduan yang DPRD terima dari petani plasma kelapa sawit di salah satu perusahaan yang ada di Lamandau, hasil panen plasma masyarakat ada yang belum dibayar hingga tiga bulan, padahal petani plasma menggantungkan hidup sehari-hari dari hasil plasma tersebut.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengomentari keberadaan pengepul kelapa sawit di masyarakat. Saat perusahaan sawit kesulitan menyerap sawit kebun masyarakat, justru pengepul yang masih membayar tunai harga sawit masyarakat.

"Saya berharap tidak ada permainan harga dari pabrik kelapa sawit karena itu akan sangat merugikan masyarakat luas," tegasnya.

Gujaliansyah berharap nantinya imbas anjloknya harga buah sawit tidak begitu berdampak terhadap petani sawit. Pemerintah harus membuat program ketahanan pangan dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga petani tidak hanya menggantungkan penghasilan dari hasil panen buah kelapa sawit.

Diaa juga berharap masyarakat memanfaatkan lembaga keuangan yang didirikan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pinjaman modal usaha.