DPRD: Penyusunan RAPBD 2019 harus sesuai kebutuhan

Sampit (Antaranews Kalteng) - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah  Ary Dewar minta pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 harus sesuai dengan kebutuhan.

"Yang jelas penganggaran nantinya harus berbasis kepada efektifitas dan efisiensi," katanya di Sampit, Rabu.

Ari berharap, anggaran tahun 2019 hendaknya lebih diarahkan pada program yang sifatnya produktif. Ini penting daripada menganggarkan untuk hal yang seremonial.

"Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini masih belum sepenuhnya perpihak kepada masyarakat karena banyak program aspirasi masyarakat yang masih tertahan ditingkat musyawarah rencana pembangunan," terangnya.

Lebih lanjut Ary Dewar mengatakan, kendala lain yang membuat program aspirasi tersebut banyak tidak terealisasi karena terbentur pada terbatasnya anggaran.

"Maka dari itu kami menekankan hendaknya pengelolaan anggaran harus berbasis kepada kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien," tegasnya.

Ary Dewar juga mengingatkan agar tim anggaran pemerintah daerah jangan mengabaikan program hasil aspirasi dari warga masyarakat, baik itu yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) maupun yang disampaikan melalui reses anggota dewan.

Program aspirasi dihasilkan melalui perencanaan berjenjang mulai dari tingkat desa hingga di tingkat kabupaten.

"Hasil Musrenbang jangan sampai menumpuk, kita berupaya bagiamana agar setiap tahun anggaran dicicil pelaksanannya," pintanya.

Menurut Ary pembangunan saat ini harus menjadikan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan.

Maka dari itu masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan ada hal yang harus dilakukan.

"Jadi masyarakat sebagai objek pembangunan sekaligus subjeknya dengan demikian pembangunan berbasis kepada kepentingan masyarakat," ucapnya.

Ary Dewar mendorong agar sumber pembiayaan pembangunan dari sejumlah objek pendapatan asli daerah (PAD) harus digenjot. Hal ini untuk menaikan sumber pendapatan untuk pembiayaan, apalagi ditengah kondisi keuangan negara seperti sekarang dikhawatirkan ada penyusutan dana dari pemerintah pusat.