Banyak kejanggalan di data tenaga harian lepas Pemkab Lamandau

Nanga Bulik (Antaranews Kalteng) - Wakil Bupati Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Riko Porwanto mengaku menemukan banyak kejanggalan di data tenaga harian lepas di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.

Ada sejumlah tenaga harian lepas yang sudah tidak bekerja bertahun-tahun namun namanya masih tetap tercatat, kata Riko usai memimpin rapat rekonsiliasi data dan evaluasi kinerja THL Pemkab Lamandau di Nanga Bulik, Rabu.

"Kejanggalan lain, ada perbedaan daftar nama di data THL dengan yang bekerja di lapangan. Ada juga satu orang menerima gaji ganda dari dua satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang berbeda," beber dia.

Meski menemukan ada satu orang tenaga harian lepas mendapatkan gaji dari dua SOPD, namun Riko enggan memaparkan lebih detail kepada wartawan. Dia lebih menginginkan agar permasalahan tersebut segera diperbaiki oleh SOPD yang bersangkutan.

"Tidak etis kalau saya sebut siapa orang dan SOPDnya, tetapi faktanya memang ada dan hal inilah yang harus secepatnya dibereskan," tegas dia.

Wakil Bupati Lamandau itu menyebut sampai sekarang ini rekonsiliasi data dan evaluasi kinerja tenaga harian lepas masih berlangsung. Langkah itu dilakukan sebagai upaya membenahi pegawai, khususnya tenaga harian lepas di lingkungan Pemkab Lamandau.

Dia mengatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lamandau cukup banyak terkuras untuk membayar honor tenaga harian lepas. Mengantisipasi agar hal itu tidak terulang kembali, perlu dilakukan rekonsiliasi data dan evaluasi kinerja.

"Kami juga ingin agar data tenaga harian lepas jelas dan terperinci. Jumlahnya sesuai dengan yang dibutuhkan, dan kinerjanya benar-benar efektif membantu pemkab memberikan pelayan kepada masyarakat," demikian Riko.