Lagislator: pelaksanaan program pembangunan tetap mengacu pada musrenbang

Sampit (Antaranews Kalteng) - Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Kalimatan Tengah, Handoyo J Wibowo berharap pelaksanaan program pembangunan 2019 tetap mengacu pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

"Rencana program pembangunan tidak bisa berubah dengan begitu saja, dan aturannya juga sudah jelas, selain harus mengacu pada hasil Musrenbang, program juga harus berpedoman pada rencana pembangunan jangka menangah daerah (RPJMD) yag telah di sepakati dan ditetapkan," katanya di Sampit, Senin.

Handoyo meminta organisasi perangkat daerah (OPD) selaku pelaksana program untuk melaksanakan pembangunan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

"Yang jelas kami tidak ingin Musrenbang yang dilaksanakan jangan hanya sekedar formalitas untuk memenuhi ketentuan adminitrasi saja," ucapnya.

Musrenbang harus menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan karena Musrenbang merupakan kumpulan aspirasi atau usulan masyarakat.

"Musrenbang adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa atau kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan kabupaten di wilayah kecamatan," tambahnya.

"Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang di sampaikan dalam Musrenbang kemudian jadi rancangan akhir yang digunakan untuk penyusunan KUA (kebijakan umum anggaran) dan PPAS (plafon prioritas anggaran aementara," terangnya. 

Melalui Musrenbang RKPD itu hendaknya semua kepentingan dan program bisa diintegrasi dan disinkronkan dengan RPJMD.

"Maka dari itu saya berharap apa yang telah termuat dalam Musrenbang hendaknya bisa terakomodir dengan baik," tegasnya.

Melalui Musrenbang itu juga diharapkan pembangunan di Kotawaringin Timur bisa lebih merata, baik pembangunan di wilayah perkotaan maupun pedesaan.