DPRD Kotim minta pemkab bantu kemudahan akses permodalan usaha

id DPRD Kotim minta pemkab bantu kemudahan akses permodalan usaha,UMKM,Sampit

DPRD Kotim minta pemkab bantu kemudahan akses permodalan usaha

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Rudianur. (Foto Antara Kalteng/Untung Setiawan)

Sampit (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah meminta pemerintah kabupaten setempat untuk membantu kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengakses permodalan.

"Masyarakat saat ini sangat membutuhkan permodalan untuk usaha, namun terbentur banyaknya persyaratan. Hal itu membuat masyarakat seperti petani, nelayan dan wiraswasta kesulitan mendapatkan permodalan tersebut," kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Rudianur di Sampit, Selasa.

Dikatakannya, perlu ca xx gmpur tangan pemerintah untuk membantu masyarakat yang memerlukan modal usaha. Harapannya, perbankan bisa lebih terbuka terhadap pelaku usaha dan mau menyalurkan pinjaman modal.

"Salah satu kendala masyarakat selama ini yakni soal modal yang terbatas untuk memulai berusaha dan mengembangkan usahanya. Namun dengan adanya bantuan pemerintah diharapkan pihak pemodal seperti perbankan bisa lebih percaya dan memberikan bantuan modal usaha," tambahnya.

Rudianur berharap dukungan pemerintah terhadap sektor yang membangun ekonomi masyarakat tidak terputus, termasuk dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kami ingin pihak perbankan tidak perlu ragu untuk memberikan pinjaman modal kepada UMKM dan petani. Perkembangan ekonomi di daerah masih stabil, bahkan di atas rata-rata daerah lainnya di Kalteng," jelasnya.

Kelonggaran dan kemudahan dalam mendapatkan modal usaha diharapkan perekonomian masyarakat bisa lebih meningkat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Potensi pertanian dan perikanan di Kotim masih tetap menjanjikan selama kondisi perekonomian stabil. Akses permodalan dari perbankan berupa pengucuran KUR (kredit usaha rakyat) sangat membantu petani dan nelayan serta pihak wiraswasta," ucapnya.

Rudianur berharap, lembaga keuangan hendaknya bisa mempermudah pinjaman kepada masyarakat pelaku usaha yang membutuhkan modal, terutama petani dan nelayan.

"Salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan adalah dengan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan modal usaha. Program pemerintah lainnya juga sangat dibutuhkan untuk mendukung memberantas kemiskinan," tegasnya.

Selain semua itu, pemerintah daerah juga diminta untuk membantu pelaku usaha membantu memasarkan produk barang yang di produksi pelaku usaha.