DPRD desak pemkab segera tangani desa tak berlistrik di Kotim

Sampit (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Parimus mendesak pemerintah daerah, segera menangani desa yang belum dialiri listrik.

"Masih ada puluhan desa yang tak berlistrik di Kotim, sehingga perlu penanganan secara serius dari pemda setempat," katanya di Sampit, Kamis.

Keberadaan energi listrik sangatlah vital, mengingat ketergantungan masyarakat terhadap listrik kian meningkat. Mulai dari penunjang kegiatan perekonomian seperti bekerja, maupun aktivitas sehari-hari lainnya.

Jika pemda cermat, sebenarnya mereka memiliki banyak peluang untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan memaksimalkan keberadaan perusahaan perkebunan sawit di wilayah sekitar yang memiliki energi listrik sendiri.

"Jadi jangan hanya terpaku pada pasokan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) saja, pemda harus bisa melihat peluang lainnya," paparnya.

Menurutnya, pemda dapat menggunakan kewenangannya dan meminta bantuan kepada perusahaan sawit untuk menyediakan pasokan listrik terhadap desa di sekitarnya. Untuk merealisasikannya bisa dimasukkan ke dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Jika tidak memanfaatkan peluang lain seperti itu, tentu akan memerlukan waktu cukup lama agar semua desa di Kotim bisa dialiri listrik. Apalagi desa-desa tersebut berada di pelosok yang memiliki akses cukup sulit, tentu tidak mudah untuk merealisasikan pembangunan jaringan listrik milik PLN.

"Pemenuhan kebutuhan energi listrik masyarakat menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Jadi sudah seharusnya mereka segera menyelesaikan permasalahan tersebut," ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dimiliki pemda hingga akhir 2018 lalu masih ada sekitar 54 desa yang belum dialiri listrik dari PLN, saat ini pemda masih terus berupaya untuk mengintervensinya. Informasi terakhir, sudah ada desa yang diusulkan ke PLN dan disurvei serta masuk dalam tahap pengolahan data.