Pemerintah se-Kalteng diminta bergerak cegah peredaran beras oplosan

id dprd kalimantan tengah,dprd kalteng,beras oplosan,anggota komisi b dprd kalteng,Agung Sukma Ardiyanto

Anggota DPRD Kalteng Agung Sukma Ardiyanto. (Istimewa)

Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Agung Sukma Ardiyanto meminta pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota bersama aparat penegak hukum, segera bergerak dan melakukan razia ke sejumlah tempat sebagai upaya mencegah beredarnya beras oplosan.

Insiden beras oplosan yang sempat beredar di Kabupaten Kotawaringin Timur dan berhasil diungkap aparat kepolisian harus menjadi pelajaran bagi pemerintah se-Kalteng, kata Agung di Palangka Raya, Senin.

"beras oplosan itu sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi masyarakat, karena telah tercampur dengan bahan kimia. Apalagi beras oplosan tersebut dikemas dengan berbagai macam merek terkenal," tambahnya.

Wakil rakyat Pengganti Antar Waktu (PAW) dari daerah pemilihan Kalteng V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu mengaku, dari data yang berhasil dihimpun pihak aparat Hukum setempat, beras oplosan tersebut dibuat dengan cara mencampurkan beras kualitas standar dengan beras rusak yang tidak layak konsumsi.

Dia mengatakan kedua beras tersebut kemudian dicampur kembali dengan bahan kimia, sehingga warna beras menjadi putih bersih dan dikemas serapi mungkin dengan beragam kemasan terkenal, kemudian dipasarkan dengan harga murah.

Baca juga: Aparat kepolisian diminta antisipasi meningkatnya kriminalitas di Kampuri

"Selain adanya penanganan dari aparat penegak Hukum dan Dinas/Instansi terkait, masyarakat juga harus selektif sebelum membeli kebutuhan pokok khususnya beras," kata Agung.

Anggota Komisi B DPRD Kalteng itu pun mengingatkan masyarakat jangan langsung tergiur apabila menemukan beras dengan merek terkenal tapi harganya dibawah standar, sebab dikhawatirkan merupakan oplosan.

Dia mengatakan dengan begitu, langkah pemerintah untuk melakukan pencegahan sejalan dengan kesadaran masyarakat yang tidak mudah tergiur membeli beras murah, tapi diragukan kualitasnya.

"Saya berharap pemerintah juga melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), untuk mengetahui bahan kimia apa yang digunakan oleh pelaku pengoplos Beras," demikian Agung.

Baca juga: Masyarakat Sepang sediakan lahan dua hektare untuk pembangunan SMK

Pewarta :
Uploader : Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar