Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Agung Sukma Ardiyanto meminta pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota bersama aparat penegak hukum, segera bergerak dan melakukan razia ke sejumlah tempat sebagai upaya mencegah beredarnya beras oplosan.
Insiden beras oplosan yang sempat beredar di Kabupaten Kotawaringin Timur dan berhasil diungkap aparat kepolisian harus menjadi pelajaran bagi pemerintah se-Kalteng, kata Agung di Palangka Raya, Senin.
"beras oplosan itu sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi masyarakat, karena telah tercampur dengan bahan kimia. Apalagi beras oplosan tersebut dikemas dengan berbagai macam merek terkenal," tambahnya.
Wakil rakyat Pengganti Antar Waktu (PAW) dari daerah pemilihan Kalteng V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu mengaku, dari data yang berhasil dihimpun pihak aparat Hukum setempat, beras oplosan tersebut dibuat dengan cara mencampurkan beras kualitas standar dengan beras rusak yang tidak layak konsumsi.
Dia mengatakan kedua beras tersebut kemudian dicampur kembali dengan bahan kimia, sehingga warna beras menjadi putih bersih dan dikemas serapi mungkin dengan beragam kemasan terkenal, kemudian dipasarkan dengan harga murah.
Baca juga: Aparat kepolisian diminta antisipasi meningkatnya kriminalitas di Kampuri
"Selain adanya penanganan dari aparat penegak Hukum dan Dinas/Instansi terkait, masyarakat juga harus selektif sebelum membeli kebutuhan pokok khususnya beras," kata Agung.
Anggota Komisi B DPRD Kalteng itu pun mengingatkan masyarakat jangan langsung tergiur apabila menemukan beras dengan merek terkenal tapi harganya dibawah standar, sebab dikhawatirkan merupakan oplosan.
Dia mengatakan dengan begitu, langkah pemerintah untuk melakukan pencegahan sejalan dengan kesadaran masyarakat yang tidak mudah tergiur membeli beras murah, tapi diragukan kualitasnya.
"Saya berharap pemerintah juga melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), untuk mengetahui bahan kimia apa yang digunakan oleh pelaku pengoplos Beras," demikian Agung.
Baca juga: Masyarakat Sepang sediakan lahan dua hektare untuk pembangunan SMK
Berita Terkait
Pemkab Kotim siapkan Rp133 miliar bayar hak-hak pegawai
Jumat, 29 Maret 2024 19:39 Wib
Amankan ibadah Jumat Agung, Polisi dan TNI Patroli ke sejumlah gereja di Palangka Raya
Jumat, 29 Maret 2024 19:33 Wib
PT Pelni siapkan enam kapal jelang puncak arus mudik lebaran 2024
Jumat, 29 Maret 2024 19:24 Wib
Sebanyak 36 desa di Kobar dapat kuota program PTSL 2024
Jumat, 29 Maret 2024 19:16 Wib
Sekolah di Kotim wajib terapkan Kurikulum Merdeka di 2024
Jumat, 29 Maret 2024 19:06 Wib
Kepala OPDdi Bartim harus proaktif cari solusi jika ada permasalahan di masyarakat
Jumat, 29 Maret 2024 18:58 Wib
DJPb: APBN Kalimantan Tengah catatkan kinerja baik
Jumat, 29 Maret 2024 7:34 Wib
Pemkab kembali lanjutkan sosialisasi program Jaga Desa di Kapuas Timur
Rabu, 27 Maret 2024 22:25 Wib