Polres Pulpis berikan jaminan keamanan perhitungan suara pemilu 2019

id Pemerintah kabupaten pulang pisau, pemkab pulpis, polres pulpis, rekapitulasi penghitungan suara, pemilu 2019, pemilu presiden, pemilu legislatif, akb

Polres Pulpis berikan jaminan keamanan perhitungan suara pemilu 2019

Kapolres Pulang Pisau AKBP Siswo Yuwono Bima Putra Mada saat memantau tahapan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Kahayan Hilir. (Foto Antara Kalteng/Adi Wakito)

Pulang Pisau (ANTARA) - Kapolres Pulang Pisau, Kalimantan Tengah AKBP Siswo Yuwono Bima Putra Mada menegaskan, pihaknya akan mengawal setiap kegiatan perhitungan suara yang dilakukan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).

"Kami sudah menugaskan masing-masing personel untuk mengawal kegiatan tersebut, guna memberikan jaminan keamanan dan suasana kondusif," katanya di Pulang Pisau, Minggu.

Selain menugaskan personelnya, ia juga turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan terhadap sejumlah tahapan pemilu. Salah satunya yakni kegiatan perhitungan suara di Kecamatan Kahayan Hilir.

Siswo menjelaskan, selain untuk mengetahui kondisi di lapangan serta memantau personelnya yang bertugas, ia juga berkoordinasi dengan PPK maupun pihak terkait lainnya guna mengetahui perkembangan proses perhitungan suara.

"Adapun yang menjadi perhatian utama kami adalah pengamanan kotak suara dan situasi keamanan selama tahapan rekapitulasi penghitungan suara di seluruh kecamatan," ungkapnya.

Melalui pengamanan yang dilakukan secara maksimal itu, pihaknya berharap agar rekapitulasi penghitungan suara di seluruh wilayah Pulang Pisau berjalan dengan tertib, aman dan lancar sesuai mekanisme yang berlaku.

Namun Siswo mengakui, meski pengamanan sudah dilakukan aparat dalam setiap tahapan pemilu, tetap diperlukan dukungan dari semua pihak khususnya masyarakat, untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing.

"Yang jelas masyarakat harus cermat dan tidak mudah terprovokasi isu-isu negatif. Bersama-sama kita harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan sehingga tidak mudah terpecah belah," paparnya.

Siapa saja yang terpilih nantinya, baik presiden dan wakil presiden maupun anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi serta DPRD kabupaten, semua pihak harus bisa menerimanya dan memberikan dukungan agar pembangunan bisa dilaksanakan secara maksimal, baik di tingkat daerah maupun nasional.