Dianggap 'ruwet', Ketua DPRD Kalteng sarankan pemilu 2024 disederhanakan

id dprd kalimantan tengah,dprd kalteng,ketua dprd kalteng,renhard atu narang,pemilu 2019,pemilu 2024

Dianggap 'ruwet', Ketua DPRD Kalteng sarankan pemilu 2024 disederhanakan

Ketua DPRD Kalteng Renhard Atu Narang (dua dari kiri) bersama anggota dan Sekretaris DPRD Kalteng di gedung DPRD Kalteng, Selasa (23/4/2019). (Foto Antara Kalteng/Jaya W Manurung)

Itu baru lima kertas suara. Belum lagi pemilu tahun 2024 menjadi tujuh kertas suara yang akan dicoblos masyarakat. bisa semakin ruwet lagi...
Palangka Raya (ANTARA) - Ketua DPRD Kalimantan Tengah Renhard Atu Narang mengaku mendapat informasi dari masyarakat bahwa pemilihan umum tahun 2019 paling ruwet, karena banyaknya calon maupun jumlah surat suara yang harus dicoblos.

Pemilu 2019 pun mengakibatkan sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ada yang sakit bahkan meninggal dunia akibat kelelahan, kata Atu Narang di Palangka Raya, Selasa.

"Itu baru lima kertas suara. Belum lagi pemilu tahun 2024 menjadi tujuh kertas suara yang akan dicoblos masyarakat. bisa semakin ruwet lagi. Pemilu 2019 ini saja sudah sangat ruwet," ucapnya.

Anggota DPRD Kalteng empat periode itu pun menyarankan pemilu tahun 2024 lebih disederhanakan, agar tidak menimbulkan keruwetan seperti di tahun 2019. Apakah dengan memisahkan pemilu legislatif dengan eksektif atau lainnya.

Baca juga: Kerja sampai pagi, DPRD Kalteng sarankan honor seluruh KPPS ditambah

Dia mengatakan apabila memungkinan pemilihan langsung hanya di tingkat presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, dan anggota DPD RI, partai. Sedangkan untuk Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Bupati/Wakil Bupati dipilih oleh legislatif setempat.

"Anggota legislatif tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota pun biar saja dipilih oleh partai. Masyarakat cukup memilih partai saja. Dari suara partai nantinya dihitung berapa kursi yang diraih di legislatif," kata Atu Narang.

Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan apa yang disarankan dirinya bukan keharusan, melainkan sekedar saran kepada Pemerintah Pusat untuk dipertimbangkan.

Dia mengatakan saran yang disampaikan tersebut bertujuan agar pemilu di masa mendatang bisa lebih sederhana dan tidak ruwet seperti sekarang. Sebab, pemilu itu pada dasarnya siapapun yang dipercaya menjadi pejabat, bisa benar-benar mengabdi kepada masyarakat dan melakukan pembangunan.

"Walau banyak keruwetan, tapi kita harus bersyukur pelaksanaan pemilu 2019 di Provinsi Kalteng berjalan dengan lancar, aman dan damai," demikian Atu Narang.

Baca juga: Ini empat poin penting hasil evaluasi pemilu di Kalteng

Baca juga: Masih banyak kecamatan di Kotim belum selesai rekapitulasi perolehan suara