Pemprov jangan memangkas anggaran pokok pikiran yang telah disepakati

Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Syahrudin Durasid mengharapkan pemerintah provinsi tidak memangkas anggaran pokok-pokok pikiran yang ada di masing-masing satuan organisasi perangkat daerah, karena telah disepakati saat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019.

Informasinya Pemprov Kalteng berencana memangkas anggaran di sejumlah SOPD untuk menutupi penerimaan yang tidak sesuai dengan asumsi saat penyusunan APBD, kata Syahrudin di Palangka Raya, kemarin.

"Kami khawatir pemangkasan anggaran itu menyentuh kegiatan-kegiatan yang justru bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Apabila pemangkasan anggaran tidak bisa dihindari, Anggota Komisi B DPRD Kalteng menyarankan pemprov melakukan di proyek-proyek yang bersifat multiyears. Langkah tersebut dianggap tidak terlalu berdampak pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan beberapa proyek multiyears anggarannya relatif besar serta dapat dianggarkan kembali di tahun mendatang.

Dia mengatakan pemprov harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat, sehingga pemangkasan anggaran jangan sampai menyentuh  ke kegiatan pokok-pokok pikiran yang disepakati bersama DPRD Kalteng. Sebab, pokok-pokok pikiran tersebut merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

"Jangan juga memangkas anggaran SOPD yang menjadi mitra Komisi B DPRD Kalteng. Jumlah anggaran SOPD yang jadi mitra komisi B itu relatif kecil dibandingkan komisi," kata Syahrudin.

Baca juga: Ini vonis 4 anggota DPRD Kalteng terkait suap petinggi PT Sinar Mas

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalteng itu juga menyarankan, legislatif dan eksekutif berkomunikasi kembali menjalin komunikasi dan menyatukan persepsi setiap rencana kegiatan dan program yang akan dilakukan. Hal itu juga sebagai upaya meningkatkan sinergitas yang lebih baik lagi.

"Jadi, berbagai rencana maupun program yang akan dilakukan pemprov, diketahui dan mendapat dukungan dari DPRD Kalteng. DPRD dan pemprov itu kan mitra kerja, ya harus saling bersinergi lah," demikian Syahrudin.

Baca juga: DPRD Kalteng berharap pekerja proyek pemerintah berasal dari lokal