Nanga Bulik (ANTARA) - Wakil Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah Riko Porwanto menyatakan bahwa pihaknya selalu siap mensukseskan pengentasan kemiskinan di kabupaten setempat, namun untuk merealisasikannya tetap membutuhkan bantuan dan dukungan dari pemerintah provinsi.
"Angka kemiskinan di Lamandau setiap tahunnya mengalami penurunan, dan kami juga siap untuk mensukseskan pengentasan kemiskinan bersinergi dengan pemprov Kalteng," kata Riko di Nanga Bulik, Kamis.
Menurut dirinya, angka kemiskinan di Kabupaten Lamandau dalam sembilan tahun terakhir ini mengalami penurunan, pada tahun 2010 angka kemiskinan terdata sebesar 5,81% hingga tahun 2018 menjadi 3,15%. Sementara data terakhir yang diterima pemkab setempat di pertengahan tahun 2019 ini, angka kemiskinan di Lamandau terdata 3,02% atau turun 13 digit.
Menurunnya angka kemiskinan ini karena banyak faktor, diantaranya program penanggulangan kemiskinan yang pro rakyat yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM, dan program pro rakyat lainnya.
"Pengaruh lainnya juga lantaran program ADD dan DD dari pemerintah untuk desa, serta kesempatan peluang usaha pada perusahaan yang ada di Lamandau," kata Riko.
Progres yang positif tersebut juga diikuti tingkat ketimpangan atau gini ratio yang juga semakin membaik, pada tahun 2016 gini ratio Lamandau sebesar 0,35 persen dan pada tahun 2018 semakin mengecil menjadi 0,30 persen, angka tersebut menunjukkan distribusi pendapatan penduduk semakin merata.
Baca juga: Bupati apresiasi kinerja Polri di Lamandau
"Pada tahun 2018 - 2030 kita juga memprogramkan kegiatan peningkatan akses pelayanan dasar, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan basis data spesial seperti pendampingan program dan pemuktahiran validasi data," kata Riko.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya yang membuka kegiatan rapat koordinasi penanggulanan kemiskinan Provinsi Kalteng menyampaikan, dalam rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan rumusan strategi penanggulangan kemiskinan dari setiap OPD.
Selain itu, juga dapat mengintegrasikan program kemiskinan bagi keluarga miskin, serta kabupaten dan kota dapat melakukan verifikasi dan validasi data melalui basis data terpadu yang dikeluarkan oleh TNP2K dan Kementerian Sosial.
"Upaya terpadu dari OPD di Kalteng untuk menanggulangi kemiskinan juga harus dilakukan, koordinasi ini sangat penting," demikian Habib.
Untuk diketahui dalam rapat koordinasi tersebut juga hadir narasumber dari TNP2K, Kepala Bappelitbang Provinsi Kalteng, Wakil Bupati se Kalteng, Kepala Bappeda di Kalteng dan OPD yang terkait.
Baca juga: Festival Balayah Lanting diharapkan mampu menarik minat wisatawan
Baca juga: Peda KTNA ajang bertukar ilmu dan informasi
Mengentaskan kemiskinan di Lamandau perlu bantuan Pemprov, kata Wabup
Wakil Bupati Lamandau Riko Porwanto (tengah) menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalteng di Aula Bappelitbang Provinsi Kalteng, Selasa (9/2/2019). (Foto Humas Pemkab Lamandau)
