Sosiopolitik Kalteng siap hadapi pemindahan Ibu Kota Pemerintahan RI

Palangka Raya (ANTARA) - Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya Prof Kumpiady Widen MA PhD meyakini kondisi sosiologi politik masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, sangat siap dan mumpuni apabila dijadikan lokasi Ibu Kota Pemerintahan Republik Indonesia yang baru.

Masyarakat suku Dayak sejak dahulu sudah terbiasa hidup dan berinteraksi dengan suku maupun agama yang berbeda-beda, kata Kumpiady usai menjadi narasumber dialog pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Tengah yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Palangka Raya, Jumat.

"Kondisi sosiopolitik suku Betawi dan suku Dayak itu berbeda dalam menghadapi dinamika Ibu Kota Pemerintahan RI. Pendidikan dan wawasan Suku Dayak sekarang ini sudah semakin baik. Jadi, sangat siap menghadapi dinamika Ibu Kota Pemerintahan RI," beber dia.

Mantan Pembantu Rektor Universitas Palangka Raya itu pun sangat meyakini Provinsi Kalteng sangat cocok dan tepat dijadikan lokasi Ibu Kota Pemerintahan Indonesia yang baru. Sebab, pemerintah pusat maupun daerah tidak perlu terlalu membuat program khusus dalam mempersiapkan masyarakat Kalteng dalam menghadapi dinamika Ibu Kota Pemerintahan.

Dia mengatakan untuk ladang berpindah-pindah yang masih dilakukan sebagian masyarakat suku Dayak, dengan sendirinya akan ditinggal apabila Ibu Kota Pemerintahan Indonesia benar-benar di Kalteng. Di mana teknologi, sumber daya manusia dan dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan sangat optimal mengatasi ladang berpindah-pindah tersebut.

Baca juga: Gubernur : Sebelum jadi ibu kota, penuhi dulu hak warga Kalteng

"Masyarakat suku Dayak sebenarnya petani yang bekerja keras, tapi masih belum cerdas. Kehadiran Ibu Kota Pemerintahan RI itulah yang nantinya membuat masyarakat suku Dayak menjadi petani pekerja keras dan cerdas," ucap Kumpiady.

Dia pun memperkirakan Presiden RI Joko Widodo akan mengumumkan di mana lokasi Ibu Kota Pemerintahan yang baru akan dipindah. Hal itu terlihat dari semakin gencarnya Kementerian PPN/Bappenas melakukan berbagai pengkajian dan perencanaan dalam mempersiapkan perpindahan Ibu Kota Pemerintahan RI.

"Pikiran saya, Presiden Jokowi akan menetapkan lokasi Ibu Kota yang baru itu pada tanggal 16 Agustus 2019 saat berpidato di DPR RI. Dari tiga provinsi di Kalimantan, yakni Kalteng, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, hanya Kalteng yang paling berpeluang besar. Kita harus siap," demikian Kumpiady.

Dialog yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Palangka Raya itu menghadirkan dua pembicara utama, yakni Deputi Menteri PPN/Bappenas bidang Pengembangan Regional Rudi S Prawiradinata dengan tema hasil kajian pemindahan ibu kota negara, dan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dengan tema kesiapan Kalimantan Tengah sebagai salah satu calon lokasi pemindahan Ibu Kota Negara.

Selain itu, Ketua Dewan Riset Daerah (DRP) Provinsi Kalteng sekaligus Wakil Rektor bidang perencanaan dan kerjasama Universitas Palangka Raya Prof Dr Sulmin Gumiri M.Sc yang menyoriti masalah aspek kesiapan daerah, Deputi III Kontruksi, operasi dan pemeliharaan Badan Restorasi Gambut Alue Dohong SE M.SC menyoroti aspek lingkungan, dan Dekan Fisip Universitas Palangka Raya Prof Kumpiady Widen MA Ph.D menyoriti aspek sosial dan budaya.

Baca juga: Gubernur Kalteng sebut keputusan Kementan RI sudah tepat

Baca juga: Kementan siapkan Kalteng sebagai lumbung perkebunan dan hortikultura