Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Agus Susilasani mengaku sering melihat dan menemukan anak-anak di pedesaan berbadan pendek dan terindikasi mengalami stunting atau kekurangan gizi, sehingga perlu ada upaya serius dari pemerintah untuk melakukan berbagai langkah pencegahan.
"Apabila melihat kondisi dan potensi Kalteng, sebenarnya anak-anak di provinsi ini, khususnya di pedesaan, seharusnya tidak banyak yang kekurangan gizi," kata Susilasani di Palangka Raya, Rabu.
Stunting adalah tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan seusianya. Adapun penyebab stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga anak lahir, dan terlihat setelah anak berusia 2 tahun.
Dia pun memperkirakan anak-anak di Kalteng ada mengalami stunting karena kurangnya pemahaman orangtua, termasuk ibu-ibu hamil terhadap stunting. Sebab, ketersediaan pangan di provinsi ini sangat banyak dan beragam serta tidak mahal, bahkan bisa diambil dari hutan yang masih cukup banyak di pedesaan.
"Di pedesaan itu kan masih banyak daun Kalakai, Bajei/Pucuk Paku, bayam, daun singkong, rebung bambu, telor, kedelai, ikan-ikan dan lainya. Buah-buahan pun masih banyak. Jadi, makanan bergizi itu tidak selalu mahal. Tinggal kita saja," kata Susilasani.
Baca juga: Infrastruktur penunjang jadi beban jika Ibu Kota Indonesia di Kalteng
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya itu juga meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, agar lebih gencar lagi melakukan sosialisasi terkait stunting.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kalteng mengatakan ibu-ibu hamil juga harus terus dimotivasi agar rajin ke puskesmas terdekat. Dengan begitu, bisa diketahui sejauh mana kondisi kandungan, sekaligus mengingatkan pentingnya menkonsumsi makanan bergizi.
"Saya melihat anak-anak di Kalteng yang mengalami stunting karena kemalasan seorang ibu dalam memperhatikan gizi anak-anaknya.
Ini lah yang harus dipacu pemerintah agar stunting tidak berkembang pesat di Kalteng," demikian Susilasani.
Baca juga: Kerugian Rp300 juta PT BTM mendapat sorotan Pansus DPRD Kalteng
Baca juga: Pemda se-Kalteng harus pahami mekanisme pengangkatan 425 anggota DPRD
