BNPB bantu penanganan karhutla di Kalteng

Palangka Raya (ANTARA) - Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan dukungan personel tambahan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang pembiayaannya sepenuhnya ditanggung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yakni sebanyak 1.512 orang.

"Mereka akan ditempatkan di sebanyak 100 desa/kelurahan yang ada di kabupaten/kota prioritas kerawanan sangat tinggi dan tinggi karhutla," kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat apel siaga darurat pencegahan dan pemadaman karhutla di Palangka Raya, Kamis.

Satuan tugas (satgas) itu akan bersama masyarakat selama beberapa bulan kedepan, untuk melakukan gerakan pencegahan karhutla. Bantuan dari BNPB dinilai tepat, sebab pemprov telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla.

Penetapan status itu berlangsung selama 90 hari, terhitung sejak 28 Mei hingga 26 Agustus 2019 mendatang dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan serta kondisi yang ada nantinya. Diketahui bersama, bahwa bahaya karhutla tahun 2019 lebih tinggi dibanding tahun 2016-2018.

"Hal itu disebabkan kondisi musim kemarau yang lebih kering, ditambah lagi dengan fenomena el nino lemah. Untuk itulah diperlukan kesiapsiagaan dan peran serta dari semua pihak," tegasnya.

Berkaitan dengan penugasan serta penempatan 1.512 personel itu, Sugianto mengingatkan agar mereka mampu melakukan pendekatan secara intens kepada masyarakat, untuk bersama-sama mencegah karhutla. Karena karhutla sebagian besar disebabkan faktor manusia.

Kemudian lamanya waktu mereka bertugas, hendaknya dimanfaatkan secara optimal untuk mendapatkan akar permasalahan dari penyebab karhutla di masing-masing wilayah, hingga nantinya bisa memberikan rekomendasi penyelesaian secara menyeluruh.

"Kerja sama yang kuat, kerja keras dan kerja ikhlas, menjadi kunci utama dalam keberhasilan kita melaksanakan gerakan pencegahan karhutla di seluruh wilayah Kalteng," jelas Sugianto.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Satgas Penanganan Darurat Bencana Karhutla, sebab telah bersinergi bersama seluruh satgas yang ada di kabupaten/kota, pemangku kepentingan terkait serta pemerintah pusat dalam melakukan penanganan karhutla secara maksimal.