Umsa Kotim gelar aksi bela Palestina

Sampit (ANTARA) - Komunitas akademik Universitas Muhammadiyah di berbagai penjuru Indonesia secara serentak menggelar aksi bela Palestina dan kutuk Israel, begitu pula Universitas Muhammadiyah Sampit (Umsa) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah.

“Hari ini kami yang terdiri dari kurang lebih 400 mahasiswa beserta dosen dan staf bersama-sama menyatakan sikap mengecam tindakan Israel kepada Palestina, setidaknya inilah bentuk dukungan yang kami tunjukkan bagi warga Palestina,” kata Wakil Rektor III Umsa Kotim, Alivermana Wiguna di Sampit, Selasa.

Aksi bela Palestina dan kutuk Israel tersebut dilaksanakan di halaman Umsa Kotim, Jalan Ki Hajar Dewantara, Sampit.

Dalam orasinya Alivermana menyampaikan, bahwa hampir satu abad konflik Israel-Palestina tidak kunjung berujung. Hal ini tidak lepas dari misi Zionis Israel untuk menguasai tanah Palestina. Berbagai serangan, penindasan, pengusiran, dan pembunuhan dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. 

Sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini, agresi dan serangan militer Israel terhadap warga Palestina merupakan serangan yang paling keji, biadab, dan brutal dalam sejarah konflik Israel dan Palestina. 

Korban terbunuh telah mencapai hampir 35.000 orang dan terluka mencapai lebih dari 77.867 orang, yang sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. 

“Bahkan saat ini, sebagian besar jalur Gaza telah menjadi puing-puing. Pasokan makanan dan bantuan kemanusiaan ke Palestina diawasi dan dibatasi secara ketat oleh tentara Israel, sehingga kelaparan menjadi pemandangan yang sangat memilukan,” ucapnya.

Ironisnya, tindakan yang dilakukan Israel terhadap Palestina justru mendapat pembiaran dan dukungan dari negara-negara seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat.

Menyikapi hal tersebut, Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah menyatakan sikap tegasnya sebagai berikut:

Baca juga: Pemkab Kotim optimalkan posyandu untuk pendataan dan penanganan stunting

Pertama, mengutuk keras Israel atas agresi dan serangan militer yang sangat tidak proporsional, penangkapan massal terhadap warga sipil Palestina, perusakan berbagai fasilitas umum, utamanya fasilitas Kesehatan, serta blokade bantuan kemanusiaan.

Kedua, mengecam sikap Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, dan negara-negara serta pihak-pihak lainnya yang terus memberikan dukungan dan bantuan terhadap Israel dalam agresi dan penyerangannya terhadap Palestina. 

Ketiga, meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memaksa dan memfasilitasi perundingan dan gencatan senjata Israel dan Palestina. 

“Keempat, mendukung Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) mengadili Benjamin Netanyahu dan tokoh-tokoh Israel lainnya yang terlibat dalam genosida warga Palestina,” lanjutnya.

Kelima, mengecam Organisasi Kerjasama Islam, Rabithah Alam Islami, dan negara-negara Arab yang bersikap lemah dan cenderung membiarkan Israel secara leluasa melakukan penyerangan dan pembunuhan hanya untuk kepentingan dalam negeri mereka sendiri. 

Kelima, meminta kepada Pemerintah Indonesia, agar tidak berpikir sedikitpun dan apalagi melakukan langkah-langkah politik untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara agresor dan pelaku genosida Israel. 

Ketujuh, atas nama hak asasi manusia dan pesan agung Konstitusi Republik Indonesia yang menegaskan bahwa segala bentuk penjajahan harus dihapuskan, serta aspek historis relasi Indonesia dan Palestina, kami meminta agar Pemerintah Indonesia memperkuat jalinan diplomasi dengan negara-negara lain untuk mewujudkan lahirnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

“Terakhir, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk terus memberikan perhatian serius terhadap perkembangan konflik Israel dan Palestina, dengan terus memberikan bantuan moral, material, dan spiritual terhadap perjuangan rakyat Palestina,” demikian Alivermana.

Baca juga: Sebanyak 156 Calon PPK untuk Pilkada 2024 di Kotim jalani tes CAT

Baca juga: DPMPTSP Kotim edukasi pelaku usaha implementasi dan pengawasan perizinan berusaha

Baca juga: DPMD Kotim edukasi BPD cegah pelanggaran aturan