Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta menilai kebijakan perluasan kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap bukan satu-satunya solusi untuk mengurangi kendaraan sehingga mengatasi polusi udara di Jakarta.
"Harus diiringi dengan banyak solusi lainnya," kata Idris Ahmad, calon terpilih DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dari PSI, saat dihubungi Antara, Jumat.
Ia mengatakan solusi lain yang menurutnya perlu dilakukan segera adalah optimalisasi transportasi publik, contohnya dengan melanjutkan pembangunan LRT dan MRT tahap dua.
"LRT kan harusnya punya potensi besar untuk mengangkut massa. Sekarang dari Gading ke Rawamangun saja ke sananya belum disahkan sama gubernur," katanya.
Peraturan daerah tentang sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) juga perlu didorong sehingga dapat segera disahkan dan diberlakukan.
Sementara itu, ia mengatakan bahwa masalah polusi udara dan masalah lingkungan lainnya merupakan satu masalah yang penting dan mendesak.
Masalah tersebut perlu melibatkan banyak stakeholder untuk menyelesaikannya.
Karena itu, ia menekankan perlu adanya aturan perundangan yang sifatnya lebih mengikat dan punya konsekuensi hukum yang lebih kuat dari sekadar Ingub Nomor 66 Tahun 2019 untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.
"Perda lingkungan yang benar-benar menanggapi masalah yang riil dan penting di masyarakat," tuturnya.
Berita Terkait
Ahok masih punya keinginan jadi Gubernur Jakarta
Senin, 29 April 2024 13:17 Wib
Ahok dinilai masih punya keinginan jadi Gubernur Jakarta
Minggu, 28 April 2024 18:12 Wib
Polisi amankan dua orang terkait kematian remaja akibat overdosis
Jumat, 26 April 2024 15:19 Wib
Pekerjaan ojek 'online' dinilai jadi incaran pendatang baru di Jakarta
Kamis, 18 April 2024 11:54 Wib
Ini harga tiket konser solo D.O. EXO di Jakarta
Selasa, 16 April 2024 8:41 Wib
Tanggapan Ridwan Kamil terkait rencana maju Pilkada Jakarta
Kamis, 11 April 2024 22:48 Wib
Ridwan Kamil ditugaskan Golkar maju di Pilkada Jakarta dan Jabar
Senin, 8 April 2024 16:33 Wib
Jokowi dijadwalkan gelar "open house" di Jakarta saat Lebaran
Jumat, 5 April 2024 15:09 Wib