Masyarakat Gumas diminta hormati keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota

Kuala Kurun (ANTARA) - Ketua sementara DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah Gumer mengajak masyarakat menghormati keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

“Kita semua harus menghormati keputusan Presiden. Beliau pasti sudah mempertimbangkan matang-matang terkait keputusan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur,” ucap Gumer saat dibincangi di Kuala Kurun, Senin.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyadari bahwa ada sebagian masyarakat Kabupaten Gumas yang kecewa karena ibu kota negara batal pindah ke Kalteng dan diputuskan pindah ke Kaltim.

Akan tetapi, dia mengajak masyarakat tidak perlu berkecil hati, karena pemilihan Kaltim sebagai ibu kota negara tentunya juga akan menimbulkan pengaruh atau memberi dampak bagi Kalteng, termasuk Kabupaten Gumas.

Baca juga: Warga Kalteng diminta lapang dada terpilihnya ibu kota negara ke Kaltim

“Kalimantan secara keseluruhan pasti akan terpengaruh, termasuk Kalimantan Tengah,” beber legislator yang berasal dari daerah pemilihan III yang meliputi Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Miri Manasa dan Damang Batu ini.

Diapun berpesan kepada masyarakat di wilayah setempat agar mempersiapkan diri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agar nantinya siap menghadapi perubahan yang terjadi karena perpindahan ibu kota negara ke Kaltim.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) di Kaltim. Ada lima alasan yang membuat ibu kota dipindahkan ke Kaltim.

Baca juga: Pemindahan ibu kota paling lambat 2024, kata Bappenas

"Kenapa di Kaltim? satu risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta, Senin.

Kedua lokasi strategis berada di tengah-tengah Indonesia, ketiga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda, keempat memiliki infrastruktur lumayan lengkap dan kelima tersedia lahan dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare.

Menurutnya, pemerintah sudah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan selama tiga tahun terakhir. Hasil kajian-kajian itu menyimpulkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten PPU dan sebagian di Kabupaten Kukar.

Baca juga: Keputusan pemindahan ibu kota secara sepihak disesalkan DPR RI
Baca juga: Beban di Pulau Jawa jadi alasan pemerintah pindahkan ibu kota
Baca juga: Gubernur tak masalah, Kalteng tak jadi ibu kota negara