Pemerintah Kalteng diminta fasilitasi salat minta hujan

Palangka Raya (ANTARA) - Politisi PKS Provinsi Kalimantan Tengah, Heru Hidayat meminta pemerintah provinsi setempat termasuk pemerintah tingkat kabupaten/kota memfasilitasi pelaksanaan salat Istisqa atau salat minta hujan.

"Harus ada imbauan dan ajakan dari Pemerintah Daerah atau Majelis Ulama Indonesia untuk melaksanakan salat Istisqa bagi muslim dan doa bagi seluruh umat beragama yang ada di Kalimantan Tengah," kata Heru di Palangka Raya, Minggu.



Seiring dengan kondisi Kalimantan Tengah yang belum berpotensi turun hujan, masih maraknya karhutla serta semakin parahnya kabut asap, seluruh jajaran pemerintahan di Provinsi Kalteng diminta mengajak umat Islam dan segera melaksanakan salat minta hujan bersama-sama.

"Selain upaya pemadaman kebakaran yang terus menerus dilakukan, berdoa adalah bagian yang sangat penting untuk bisa memohon turunnya hujan. Dari pengalaman sebelumnya yang akan bisa mengatasi kebakaran lahan dan hutan yang tidak terkendali adalah pemadaman dan turunnya hujan," katanya.

Melaksanakan salat Istisqa sangat dianjurkan merupakan bentuk penyerahan diri kepada Alloh bagi umat Islam. Seiring dengan penyerahan diri maka umat Islam juga dapat memohon untuk segera dibebaskan dari musibah yang tengah melanda.

Di sisi lain, dalam upaya penanggulangan Karhutla yang menjadi penyebab kabut asap maka perlu adanya keterlibatan semua pihak.

"Jangan sampai kondisi kebakaran lahan dan hutan semakin parah, karena dampak dari kebakaran lahan dan hutan yang tidak terkendali adalah kita semua," kata Ketua Umum PKS Kalteng itu.

Dia mengatakan, karena maraknya Karhutla maka timbul kabut asap, sehingga seluruh masyarakat Kalimantan Tengah menanggung dampak bahaya yaitu buruknya kualitas udara bagi kesehatan, terganggunya proses pendidikan, dan kerugian lainnya.

Menurut Heru, Peran Pemerintah, TNI, Polri, BPBD, dan relawan pemadam kebakaran lainnya sangatlah berarti dan penting untuk terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan dan hutan.

Namun keterbatasan personel dan luasnya wilayah yang ada di Kalimantan Tengah maka diantara cara mengatasi kebakaran lahan pertama meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Daerah harus segera mengkoordinasikan seluruh jajaran pemerintah sampai tingkat kelurahan/desa, libatkan peran Rukun Tetangga (RT) dan seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah.

"Fungsinya agar masyarakat turut berpartisipasi secara masif dan menjadi bagian dari Pengawasan melekat di masyarakat terhadap kebakaran lahan yang terjadi," kata Heru.