Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menempati peringkat kedua saat memasuki triwulan keempat Nilai Kinerja Anggaran (NKA) 2019 untuk kementerian/lembaga dengan kategori pagu besar atau di atas Rp10 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
"Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap kinerja perekonomian. Kita harus hati-hati dalam membelanjakan uang negara," kata Menteri Basuki.
Baca juga: Desain ibu kota baru disayembarakan, hadiahnya Rp5 miliar
Selain Kementerian PUPR, menurut data yang dirilis Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan per 23 Oktober 2019, terdapat 12 kementerian/lembaga lain pada kategori sama yang dinilai.
Persentase NKA 2019 Kementerian PUPR sebesar 74,22 persen, sedangkan NKA nasional adalah 47,99 persen. Capaian Kementerian PUPR ini lebih tinggi dari tahun anggaran 2018 yakni 64,92 persen dan 59,43 persen pada 2017.
Peringkat NKA dikeluarkan setelah dilakukan evaluasi secara proporsional terhadap peran masing-masing variabel penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, efisiensi, dan capaian keluaran.
Baca juga: Sertifikasi konstruksi penting untuk daya saing global, kata Menteri PUPR
Selain itu, evaluasi kinerja anggaran merupakan alat untuk membuktikan apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana, dan sebagai umpan balik untuk pembenahan atau perbaikan penganggaran pada periode berikut-berikutnya.
Capaian ini merupakan indikator peningkatan kinerja dan pengelolaan kualitas belanja anggaran infrastruktur yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan RI.
Kementerian PUPR juga terus berkomitmen untuk mencegah terjadinya tindak korupsi dengan meningkatkan akuntabilitas belanja anggaran agar dapat menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Baca juga: Jokowi panggil Plt Ketum PPP Soeharso Monoarfa dan Basuki Hadimuljono
Pembangunan yang berkualitas juga ditentukan oleh koordinasi yang baik mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan oleh aparat penegak hukum (APH) agar anggaran yang dikeluarkan digunakan secara efektif dan efisien sesuai program.
Komitmen pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas belanja anggaran infrastruktur Kementerian PUPR tersebut terlihat dari capaian nilai atas laporan semester I tahun 2019 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain Kementerian PUPR terdapat tiga kementerian/lembaga lainnya yang mendapatkan nilai 100 persen atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi pada semester I 2019 yakni Badan Informasi Geospasial (BIG), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Penilaian dilakukan oleh KPK yang menghimpun pelaksanaan program pencegahan korupsi pada 51 kementerian/lembaga (K/L) dan 34 pemerintah provinsi dan 508 pemerintah kabupaten/kota.
Berita Terkait
Dinas PUPR Pulang Pisau fokuskan penanganan oprit jembatan Djanias Djangkan
Selasa, 23 April 2024 20:36 Wib
Terhambat DPA, pembangunan di Barut baru bisa berjalan di triwulan II
Rabu, 17 April 2024 7:24 Wib
Cegah kemacetan, Jalan lingkar Buper Panglima Batur diperbaiki
Rabu, 17 April 2024 6:36 Wib
Air minum terdistribusi di IKN pada Juni
Selasa, 16 April 2024 15:53 Wib
Kementerian PUPR lakukan penanganan jalan di Barito Utara
Kamis, 4 April 2024 21:33 Wib
Eks Kadis PUPR akui diminta Rp5 miliar untuk gubernur nonaktif
Selasa, 2 April 2024 17:05 Wib
Menteri PUPR pastikan pasokan air aman sebelum Presiden berkantor di IKN
Rabu, 13 Maret 2024 14:29 Wib
Gunung Mas dapat hibah barang Rp8,7 miliar dari Kementerian PUPR
Kamis, 7 Maret 2024 12:06 Wib