PKK desa ujung tombak penggerak posyandu dan dasa wisma di Pulpis

id Pemkab pulpis, pulpis, pulang pisau, tp pkk, pkk, program pembangunan, mitra pemerintah

PKK desa ujung tombak penggerak posyandu dan dasa wisma di Pulpis

Ketua TP PKK Kabupaten Pulang Pisau Nunu Andriani Pratowo. (ANTARA/Adi Waskito)

Pulang Pisau (ANTARA) - Ketua TP PKK Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Nunu Andriani Pratowo mengatakan, PKK di tingkat desa merupakan ujung tombak dalam mensosialisasikan program dan kegiatan organisasi maupun pemerintah karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Pemerintah desa diminta agar menjadikan PKK sebagai mitra kerja dalam melaksanakan berbagai program pemerintah,” katanya di Pulang Pisau, Senin.

Nunu meminta agar PKK di desa mengaktifkan kembali keberadaan posyandu dan membentuk dasa wisma. Kedua bidang pelayanan itu diharapkan oleh pemerintah pusat, bisa mencegah maupun menanggulangi terjadinya stunting atau gagal tumbuh, sehingga bisa cepat dientaskan.

Terkait dengan dasa wisma, dalam praktiknya memudahkan pemerintah desa memperoleh data yang akurat tentang stunting maupun data lainnya.

Sebab dasa wisma merupakan kelompok ibu-ibu yang berasal dari 10 kepala keluarga rumah yang bertetangga, guna mempermudah penyebaran informasi dan pelaksanaan suatu program.

PKK Desa juga diminta membentuk UP2K, yaitu Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. Tugas dari UP2K adalah menggali dan mengolah berbagai potensi yang selanjutnya menjadi produk olahan unggulan di desa dan bisa dijadikan ikon desa setempat.

"Jadi kami mendorong agar setiap desa di Pulang Pisau mampu berinovasi dengan melibatkan anggota PKK yang dimiliki," ungkapnya.

Keberadaan kepengurusan UP2K akan memberikan banyak kemudahan. Khususnya apabila ada pengajuan proposal pengembangan dalam bantuan usaha melalui desa atau Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM.

Selain itu, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Denkranasda) juga membantu mempermudah perizinan, agar hasil produk olahan UP2K bisa dipasarkan secara luas ke luar daerah.

Kemudian, kepada sebanyak 30 ketua TP PKK desa yang dilantik belum lama ini, Nunu meminta agar mereka segera membentuk kepengurusan baru. Yakni tidak mengganti pengurus lama secara keseluruhan, minimal mempertahankan 50 persen diantaranya, guna maksimalnya capaian kinerja.