Surabaya (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim I menyandera atau gijzeling seorang penunggak pajak berinisal DST yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalsari, Surabaya saat berada di Jakarta, karena telah menunggak pajak Rp1,68 miliar sejak 17 April 2007.
Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur l, Eka Sila Kusna Jaya di Surabaya, Selasa mengatakan, penyanderaan dilakukan setelah bekerja sama dengan Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dan penunggak pajak itu disandera saat berada di daerah Kayu Putih Jakarta Timur, pada Senin (28/10) pukul 19.30 WIB.
"Sebelumnya, penagihan aktif yang merupakan upaya terakhir telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengamankan penerimaan pajak negara, namun dihiraukan oleh wajib pajak tersebut," katanya.
Baca juga: Tunggakan pajak daerah capai Rp2,4 triliun
Oleh karena itu, kata Eka, tindakan penyanderaan merupakan upaya terakhir dari serangkaian tindakan penagihan aktif yang dilakukan terhadap para penunggak pajak.
"Kami melakukan penagihan pajak aktif dimulai dengan tindakan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, kemudian memberitahukan surat paksa dan mengusulkan pencegahan, serta melakukan penyitaan sampai yang terakhir adalah melaksanakan penyanderaan," kata Eka kepada wartawan.
Ia berharap, upaya penyanderaan atau pengekangan sementara waktu membuat wajib pajak dapat segera melunasi utang pajaknya, dan dapat memberikan efek jera kepada para penunggak pajak lainnya.
"Kami juga melakukan upaya pendekatan secara persuasif dengan komunikasi aktif, tujuannya untuk menghindarkan wajib pajak dari pengenaan tindakan penyanderaan," katanya.
Dengan adanya kejadian ini, wajib pajak lainnya yang berencana tidak kooperatif akan berpikir ulang dan setiap warga bisa melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada negara.
Baca juga: Pemprov beri keringanan tiga jenis pajak
Baca juga: Lunasi tanggungan pajak, seorang wanita dibebaskan dari LP
Baca juga: Polisi tahan karyawan gelapkan uang pajak perusahan capai Rp1,6 miliar
Berita Terkait
Pemkab Bartim tertibkan reklame belum bayar pajak
Jumat, 25 Oktober 2024 11:06 Wib
Pemkab Kobar peringatkan pengusaha walet penunggak pajak
Rabu, 23 Oktober 2024 7:12 Wib
Asisten II Setda: Wajib pajak harus pahami PPh Pasal 21 dengan TER
Kamis, 17 Oktober 2024 8:56 Wib
MPP Palangka Raya permudah masyarakat urus pajak
Jumat, 11 Oktober 2024 15:29 Wib
Pembayaran pajak di Gumas bisa non tunai lewat gadget
Rabu, 9 Oktober 2024 16:33 Wib
DPRD apresiasi upaya pemerintah tingkatkan kepatuhan wajib pajak
Jumat, 4 Oktober 2024 15:23 Wib
Plt Sekda Kalteng: Opsen percepat sirkulasi PAD
Rabu, 2 Oktober 2024 8:28 Wib
Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Kalteng sinergikan pengelolaan Opsen PKB dan BBNKB
Selasa, 1 Oktober 2024 11:53 Wib