Puluhan pendukung calon kades datangi gedung DPRD Barut

Muara Teweh (ANTARA) - Puluhan warga Desa Muara Inu Kecamatan Lahei, mendatangi gedung DPRD setempat karena tidak terima hasil seleksi tambahan bagi calon kepala desa (Kades) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Warga dari Desa Muara Inu ini ingin mempertanyakan hasil seleksi tambahan bagi calon kades yang dikeluarkan oleh panitia seleksi di gedung DPRD Barito Utara di Muara Teweh, Selasa. 

Dalam aksi damai ini juga warga Desa Muara Inu membentangkan dua spanduk yang bertuliskan aspirasi masyarakat. 
"Permintaan, Tes Ulang Pilkades. Berkompetensi ke-7 calon Secara Terbuka”. Dan spanduk kedua Demo Damai. “Mencari Keadilan di Bumi Tercinta Iya Mulik Bengkang Turan”.

Puluhan warga Desa Muara Inu ini disambut Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini didampingi Wakil Ketua DPRD Parmana Setiawan dan Sastra Jaya dan beberapa anggota dewan lainnya, dengan kawalan polisi. 

Perwakilan warga pun berdialog dengan Ketua DPRD Barito Utara Mery Rukaini. Ia mempersilahkan masuk ke gedung dewan untuk duduk satu meja.

Koordinator aksi demo damai warga Desa Muara Inu, Kardianto mengatakan dalam proses seleksi tambahan bagi calon kepala desa yang diadakan tidak transparan. Hal ini di tuding dilakukan oleh panitia pilkades di desa. 

"Ada tujuh calon kades Muara Inu, dua calon di antaranya digugurkan. Padahal, diantara dua calon tersebut ada kepala desa incumben," ucap Kardianto.

Dihadapan Ketua DPRD, Wakil Ketua dan anggota DPRD, Kardianto mengungkapkan masalah yang terjadi dalam Pilkades Muara Inu, karena ada calon yang diusung warga justru digugurkan oleh panitia pemilihan.

"Anehnya, berkas pencalonan tersebut telah dibakar oleh panitia. Ini yang menimbulkan pertanyaan yang sangat besar. Karena sepengetahuan kami, berkas itu harusnya dijadikan arsip desa, tapi malah dimusnahkan," kata dia.

Ia juga mempertanyakan alasan mengapa calon unggulan sebagaian Desa Muara Inu ini justru digugurkan oleh panitia seleksi. 

“Ini jelas menyalahi aturan. Apalagi, selama proses seleksi pihak panitia kurang transparan hingga pencalonan kepala desa," tegas dia.

Ketua DPRD Barito Utara Mery Rukaini berjanji akan menindaklanjuti aspirasi warga Desa Muara Inu dengan memanggil instansi terkait serta pihak-pihak lainnya untuk didengarkan penjelasannya di gedung dewan.

Berdasarkan hasil mediasi terkait tuntutan masyarakat desa Muara Inu terhadap hasil seleksi berkas bakal calon kepala desa Muara Inu 2019, DPRD Barito Utara merekomendasikan agar pelaksanaan pemilihan kepala desa Muara Inu ditunda sampai pemerintah daerah menemukan solusi yang terbaik bagi semuan pihak.