DPRD desak Pemkot Palangka Raya cek kebutuhan pokok jelang Natal dan tahun baru

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Jumat'ni meminta pemerintah kota setempat melakukan pengecekan ketersediaan kebutuhan pokok jelang Natal dan tahun baru 2020.

"Pemkot Palangka Raya harus segera melakukan pengecekan mengenai kebutuhan pokok jelang Natal dan tahun baru, apakah stabil atau tidak," katanya di Palangka Raya, Selasa.

Menurutnya, permintaan pengecekan ketersediaan kebutuhan pokok di pasar tradisional tersebut, bertujuan untuk mengetahui kondisi riil saat ini, serta termonitornya perkembangan harga yang diatur oleh pedagang.

Apabila tidak dilakukan pengawasan secara rutin, dikhawatirkan adanya oknum-oknum pedagang yang sengaja menimbun, serta penyimpangan lainnya sehingga mengakibatkan kenaikan harga yang cukup tinggi.

"Apabila selalu dimonitor baik harga dan stok bahan pokok, saya yakin Palangka Raya tidak akan mendapatkan masalah mengenai kebutuhan pokok. Yang wajib diantisipasi jangan sampai daerah mengalami kekosongan bahan pokok tersebut," tegasnya.

Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya itu menambahkan, pihaknya yakin pemkot melalui berbagai instansi terkait yang membidangi mengenai hal tersebut juga sudah bergerak. Namun pihaknya selaku wakil rakyat, tentu mendorong mereka untuk bekerja secara maksimal.

Pihaknya selalu mengingatkan, agar pemerintah jangan sampai lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya itu. Jika tidak dilakukan, tentu memiliki potensi menyebabkan stok dan harga bahan pokok di pasaran tidak bisa terkontrol.

"Apalagi setiap hari raya keagamaan harga bahan pokok tiba-tiba naik. Kalau kenaikan masih dalam batas wajar tak masalah, namun jika tidak tentu patut dicurigai adanya indikasi permainan harga yang wajib dicek oleh aparat," tegas Jumat'ni yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Palangka Raya.

Ia berharap agar stabilitas harga jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada Desember 2019 mendatang bisa dijaga. Utamanya oleh instansi terkait, dengan mencegah permainan yang mungkin saja dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.