Muara Teweh (ANTARA) - DPRD Barito Utara merekomendasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Muara Inu Kecamatan Lahei ditunda sampai pemerintah daerah menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak.
"Rekomendasi ini sesuai hasil mediasi terkait tuntutan masyarakat dari Desa Muara Inu terhadap hasil seleksi berkas calon kades setempat," kata Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini saat melakukan melakukan mediasi dengan pendukung calon Kades Muara Inu di gedung dewan setempat di Muara Teweh, Selasa.
Sementara Sekda Barito Utara H Jainal Abidin menyebutkan bahwa pihaknya akan segera mencari solusi terhadap rekomendasi DPRD dan warga Desa Muara Inu, Kecamatan Lahei mengenai penundaan pemilihan Kepala Desa di desa tersebut.
"Permsalahan ini nantinya akan dibicarakan dengan Bupati Barito Utara H Nadalsyah untuk mencari solusi yang terbaik terhadap permasalahan ini," katanya.
Karena, kata dia, permasalahan ini berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbub), ketentuan yang lainnya, aspirasi masyarakat dan rekomendasi dari DPRD, sehingga perlu pembahasan bersama pimpinan daerah.
"Kami tidak bisa menetapkan waktu untuk hasilnya, namun kami berusaha untuk secepatnya memberikan jawaban terhadap permasalahan ini," ujar Sekda.
Mediasi itu dilakukan setelah puluhan warga Desa Muara Inu Kecamatan Lahei, mendatangi gedung DPRD setempat karena tidak terima hasil seleksi tambahan bagi calon kepala desa (Kades) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Utara.
Warga dari Desa Muara Inu ini ingin mempertanyakan hasil seleksi tambahan bagi calon kades yang dikeluarkan oleh panitia seleksi.
Dalam aksi damai ini juga warga Desa Muara Inu membentangkan dua spanduk yang bertuliskan aspirasi masyarakat.
"Permintaan, Tes Ulang Pilkades. Berkompetensi ke-7 calon Secara Terbuka”. Dan spanduk kedua Demo Damai. “Mencari Keadilan di Bumi Tercinta Iya Mulik Bengkang Turan”.
Puluhan warga Desa Muara Inu ini disambut Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini didampingi Wakil Ketua DPRD Parmana Setiawan dan Sastra Jaya dan beberapa anggota dewan lainnya, dengan kawalan polisi.
Perwakilan warga pun berdialog dengan Ketua DPRD Barito Utara Mery Rukaini. Ia mempersilahkan masuk ke gedung dewan untuk duduk satu meja.
Koordinator aksi demo damai warga Desa Muara Inu, Kardianto mengatakan dalam proses seleksi tambahan bagi calon kepala desa yang diadakan tidak transparan. Hal ini di tuding dilakukan oleh panitia pilkades di desa.
"Ada tujuh calon kades Muara Inu, dua calon di antaranya digugurkan. Padahal, diantara dua calon tersebut ada kepala desa incumben," ucap Kardianto.
Dihadapan Ketua DPRD, Wakil Ketua dan anggota DPRD, Kardianto mengungkapkan masalah yang terjadi dalam Pilkades Muara Inu, karena ada calon yang diusung warga justru digugurkan oleh panitia pemilihan.
"Anehnya, berkas pencalonan tersebut telah dibakar oleh panitia. Ini yang menimbulkan pertanyaan yang sangat besar. Karena sepengetahuan kami, berkas itu harusnya dijadikan arsip desa, tapi malah dimusnahkan," kata dia.
Ia juga mempertanyakan alasan mengapa calon unggulan sebagaian Desa Muara Inu ini justru digugurkan oleh panitia seleksi.
“Ini jelas menyalahi aturan. Apalagi, selama proses seleksi pihak panitia kurang transparan hingga pencalonan kepala desa," tegas dia.
DPRD rekomendasikan Pilkades Muara Inu ditunda
Ketua DPRD Barut Hj Mery Rukaini memimpin pertemuan mediasi dengan pemerintah daerah dan pendukung calon kades Muara Inu di gedung dewan di Muara Teweh, Selasa (5/11/2019) (Ist)
