Pulang Pisau (ANTARA) - Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan spesifik dipimpin Wakil Ketua Komisi Deddy Mulyadi ke Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah untuk menyerap aspirasi di daerah rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pulang Pisau Salahudin, Kamis mengatakan, kedatangan Komisi IV DPR RI itu untuk melihat secara langsung, kondisi di lapangan terjadinya karhutla.
“Selain menyerap aspirasi dari masyarakat di Desa Tanjung Taruna, Komisi IV DPR RI juga mencari berbagai masukan untuk menyusun kebijakan pemerintah dalam penanganan karhutla di Kalteng,” terangnya.
Menurut Salahudin, BPBD setempat pada kunjungan Komisi IV DPR RI itu juga menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi, dalam penanganan karhutla selama ini. Selain itu meminta dukungan peralatan melalui Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) Kalteng.
Berbagai masukan dari masyarakat dan pemerintah setempat, diharapkan bisa memberikan bahan kepada pemerintah sehingga menghasilkan kebijakan yang startegis dalam penanganan karhutla.
"Status siaga darurat telah berakhir dan karhutla masih terus terjadi," terang Salahudin.
Karhutla di Pulpis sudah dapat dipastikan dilakukan dengan sengaja. Kendala dalam penanganan karhutla adalah lokasi kejadian yang jauh di dalam hutan karena kebakaran dimulai dari dalam dan bukan dekat dengan permukiman atau jalan.
Menurutnya, kebakaran di Pulpis masih terjadi di wilayah selatan karena belum mengalami curah hujan yang tinggi. Kemudian diperkirakan musim kemarau pada tahun 2020 mendatang, kondisi cuacanya lebih panas dari tahun 2019 sehingga perlu persiapan dan antisipasi yang lebih baik.
BPBD Pulpis sampaikan kendala penanganan karhutla kepada Komisi IV DPR RI
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Deddy Mulyadi (kiri) berdialog dengan masyarakat serta jajaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Provinsi Kalimantan Tengah di Pulang Pisau, Kamis, (7/11/2019). (ANTARA/Ho-BPBD Pulang Pisau)
