Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meminta kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mengirimkan 10 penyidik pajak yang bisa ditugaskan di KPK.
"Kami minta ada penyidik pajak, tidak banyak 10 orang misalnya untuk dipekerjakan KPK khusus menangani perkara korupsi yang tidak hanya menyangkut pajak tetapi banyak informasi yang kami peroleh, yang korupsinya mungkin tidak terbukti dan sulit dibuktikan," kata Alexander.
Hal tersebut dikatakannya saat memberikan sambutan dalam kegiatan "Workshop Optimalisasi Kerja Sama Penegak Hukum dan Otoritas Pajak dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pajak" di Jakarta, Kamis.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo.
Ia mengungkapkan bahwa lembaganya tidak mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang cukup untuk menangani kasus korupsi yang menyangkut pajak.
"Mudah-mudahan Pak Suryo berkenan memberikan 10 orang yang mumpuni. Apalagi sekarang dengan UU baru, status pegawai KPK ASN (Aparatur Sipil Negara). Saya kira lebih mudah pertukaran pegawai antara instansi tidak harus yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai ASN," ungkap Alexander.
Dalam sambutannya, ia juga mengingatkan bahwa tantangan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara akan semakin berat.
"Saya kira sudah banyak upaya yang dilakukan KPK dalam penerimaan pajak, misalnya kerja sama di bidang minerba kemudian sawit. Data-data kami sudah sampaikan ke Dirjen Pajak dan ada realisasi peningkatan pajak dari sektor sawit dan batu bara, itu ada," tuturnya.
Berita Terkait
OTT penyelenggara negara di Malut
Senin, 18 Desember 2023 22:54 Wib
Anggota Komisi III pertanyakan status Edward Hiariej saat Raker
Selasa, 21 November 2023 16:37 Wib
Jeka Saragih siap jalani debut di UFC hadapi Lucas Alexander
Selasa, 7 November 2023 5:55 Wib
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata diperiksa terkait pertemuan Firli-SYL
Senin, 30 Oktober 2023 20:54 Wib
KPK akan periksa dokter spesialis terkait kasus korupsi di Kementan
Rabu, 11 Oktober 2023 15:49 Wib
Mantan Dirut PT Amarta Karya ditetapkan tersangka TPPU
Senin, 21 Agustus 2023 19:50 Wib
Mahalnya modal biaya politik calon kepala daerah jadi pemicu korupsi
Selasa, 4 Juli 2023 14:54 Wib
Puluhan pegawai rutan KPK dipecat terkait pungli
Senin, 26 Juni 2023 22:55 Wib