Sampit (ANTARA) - Polemik defisit anggaran saat pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah belum lama ini, diharapkan menjadi pelajaran bagi pemerintah kabupaten untuk diperbaiki agar tidak terulang.
"Pemerintah daerah harus memperbaiki sistem dan regulasi penganggaran serta rencana kerja yang sudah diperhitungkan secara matang karena kalau tidak diperbaiki, maka kita akan sering menemui defisit anggaran," kata anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur Muhammad Kurniawan Anwar di Sampit, Rabu.
Seperti diketahui, munculnya prediksi defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 10 persen menjelang pembahasan rancangan APBD 2020, sempat membuat pemerintah kabupaten dan DPRD kelabakan.
Hal itu terjadi lantaran beban APBD yang terlalu besar untuk membiayai sejumlah program yang wajib dipenuhi seperti melunasi proyek tahun jamak atau multi years mencapai Rp250 miliar, pembiayaan pemilu kepala daerah, pembiayaan pemilihan kepala desa serentak, kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional dan lainnya.
Dua lembaga ini pun harus memutar otak melakukan rasionalisasi agar defisit tidak sampai sebesar angka yang diprediksi sebelumnya. Dampaknya, banyak program kegiatan yang harus ditunda pelaksanaannya lantaran terkena pemangkasan anggaran.
Akhirnya disepakati struktur APBD 2020 Kotawaringin Timur terdiri dari asumsi pendapatan sebesar Rp1.833.176.988.300, pendapatan asli daerah Rp270 miliar, dana perimbangan Rp1.191.951.491.000, serta lain pendapatan daerah yang sah Rp371.225.497.300.
Asumsi belanja sebesar Rp1.915.273.391.375 dan defisit sebesar Rp82.096.403.075 atau 4,48 persen. Asumsi pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp95.096.403.075, pengeluaran pembiayaan Rp13 miliar dan pembiayaan netto Rp83.096.403.075.
Baca juga: Oknum perangkat desa diduga mencetak uang palsu di kantor desa
Politisi muda Partai Amanat Nasional ini meminta koordinasi antar satuan organisasi perangkat daerah lebih ditingkatkan, khususnya dalam hal data terkait kegiatan dan keuangan. Hal itu untuk memudahkan perencanaan sekaligus kontrol yang bagus agar penganggaran menjadi lebih baik.
"Kami menekankan kepada pihak Bappeda dan Diskominfo agar terus bekerja sama untuk lebih serius dalam meningkat sistem e-budgeting dan e-planning karena kami masih ada melihat beberapa celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu," ujar Kurniawan.
Kurniawan juga menekankan agar informasi mengenai rencana dan realisasi program kegiatan pembangunan bisa dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa saja program yang sudah dan akan dikerjakan. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan mengikuti perkembangan era keterbukaan dan informasi yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh publik.
Baca juga: PRSI Kotim jaring atlet renang persiapan hadapi Porprov Kalteng
Baca juga: Kenaikan penumpang libur Natal di Pelabuhan Sampit diprediksi tidak signifikan
