Sampit (ANTARA) - Polemik seputar pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, membuat penasaran pimpinan dan anggota sejumlah anggota DPRD melakukan inspeksi mendadak ke lapangan.
"Kami ke lapangan ini karena ingin tahu kondisi yang sebenarnya seperti apa. Ternyata memang kami perlu menggali informasi lebih banyak lagi soal bidang parkir ini," kata Ketua DPRD Kotawaringin Timur Rinie saat memantau parkir di Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit, Senin.
Inspeksi mendadak dilakukan karena sektor parkir sedang menjadi sorotan karena kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dinilai kecil. Bahkan pemerintah kabupaten berencana menghapus sejumlah zona parkir karena dinilai hanya menimbulkan banyak protes warga, sementara pemasukannya tidak signifikan.
Rinie melakukan inspeksi mendadak bersama tiga anggota Komisi IV yakni Muhammad Kurniawan, Bima Santoso dan Pardamean Gultom. Mereka berkeliling memantau parkir kendaraan roda dua dan roda empat yang ada di luar dan dalam pasar tradisional terbesar di Kotawaringin Timur tersebut.
Rombongan juga mendatangi kantor administrasi CV Graha Tehnik, rekanan yang mengelola parkir di pasar tersebut. Dari informasi dan data harian yang ditunjukkan, para legislator itu cukup kaget karena mereka memperkirakan pendapatan dari sektor parkir tersebut cukup besar.
"Kalau melihat ini, PAD dari sektor parkir seharusnya besar, tapi kenapa nyatanya minim. Makanya, memang perlu digelar RDP (rapat dengar pendapat) supaya semuanya menjadi jelas," kata Rinie.
Muhammad Kurniawan Anwar juga mendukung dilakukan rapat dengar pendapat dengan memanggil Dinas Perhubungan dan instansi terkait untuk menjelaskan secara rinci. Melihat fakta di lapangan, dia berpendapat seharusnya potensi pendapatan asli daerah dari sektor parkir bisa lebih besar.
"Kita perlu mengetahui teknisnya seperti apa sehingga kontribusi parkir ini terhadap PAD dinilai minim. Prosesnya lelang atau seperti apa, ini juga harus dijelaskan. Harusnya kita bisa melihat berapa besar potensi pendapatan di sektor ini supaya pemasukan untuk daerah juga signifikan," kata Kurniawan.
Baca juga: Dinas Kesehatan Kotim diminta maksimalkan pencegahan DBD cegah korban jiwa
Sementara itu Bima Santoso juga mengkritisi pengelolaan parkir dari sisi penataan di lapangan. Seperti di depan Pusat Perbelanjaan Mentaya, deretan parkir sepeda motor yang berlapis membuat arus lalu lintas di kawasan itu menjadi tidak lancar.
"Jangan hanya soal penarikan biaya parkirnya, penataannya juga harus diperhatikan. Kalau deretannya berlapis seperti ini kan membuat lalu lintas tidak lancar," kata Bima.
Sementara itu usai inspeksi mendadak tersebut DPRD segera berkoordinasi untuk membuat jadwal rapat dengar pendapat membahas masalah perparkiran ini. DPRD tidak ingin potensi pendapatan parkir malah lebih besar untuk rekanan dibanding kontribusinya kepada pendapatan asli daerah.
Selain itu, pengelolaan parkir diharapkan tidak sekadar urusan memungut biaya parkir, tetapi harus diikuti dengan penataan agar keberadaan parkir tidak mengganggu arus lalu lintas.
Inspeksi mendadak ke Pusat Perbelanjaan Mentaya hanya sebagai sampel. DPRD berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap bidang perparkiran agar nantinya bisa berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah.
Baca juga: Infrastruktur pedalaman Kotim harus tetap menjadi prioritas
Baca juga: Dinas Damkar imbau masyarakat Kotim waspada kebakaran
