Infrastruktur pedalaman Kotim harus tetap menjadi prioritas

id Infrastruktur pedalaman Kotim harus tetap menjadi prioritas,Kotawaringin Timur,Sampit,DPRD Kotim,Juliansyah,Infrastruktur

Infrastruktur pedalaman Kotim harus tetap menjadi prioritas

Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur Juliansyah. ANTARA/Norjani

Sampit (ANTARA) - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Juliansyah mengatakan, pembangunan infrastruktur di kawasan pedalaman atau pelosok harus tetap menjadi prioritas pemerintah daerah untuk pemerataan dan percepatan pembangunan.

"Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Infrastruktur terbatas, seperti jalan yang rusak parah maka akan berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok. Aktivitas ekonomi masyarakat juga menjadi terbatas," kata Juliansyah di Sampit, Senin.

Politisi Partai Gerindra itu getol memperjuangkan peningkatan infrastruktur, khususnya di kawasan utara yang meliputi Kecamatan Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu dan Bukit Santuai.

Juliansyah hafal betul kondisi daerah pemilihan yang diwakilinya tersebut. Terlebih saat dia melakukan kunjungan kerja, keluhan dan usulan yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah terkait infrastruktur, khususnya jalan, selain bidang kesehatan dan pendidikan.

Kawasan yang bisa dijangkau dengan waktu tempuh antara 2,5 jam hingga lebih dari 5 jam dari pusat Kota Sampit Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, hingga saat ini masih ada terdapat desa yang belum bisa dijangkau melalui jalan darat sehingga masyarakat harus mengandalkan jalur transportasi sungai dengan kondisi alur sungai yang cukup membahayakan.

Baca juga: Dinas Damkar imbau masyarakat Kotim waspada kebakaran

Kondisi jalan di kawasan utara masih terbatas dan kondisinya perlu perhatian serius. Kondisi sangat menghambat perekonomian masyarakat dan menyebabkan biaya tinggi.

Dia mencontohkan, ruas jalan poros menuju Kecamatan Antang Kalang dan kecamatan lainnya, juga masih harus menjadi perhatian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Apalagi, sebagian jalan di kecamatan dan antar desa masih berupa jalan tanah atau belum beraspal sehingga menjadi licin dan berlumpur saat hujan deras seperti sekarang.

"Selain terus mendorong perhatian pemerintah kabupaten, kami di Komisi II juga menekankan kepada perusahaan besar swasta di wilayah Utara untuk membantu melalui CSR (program tanggung jawab sosial) untuk peningkatan jalan," kata Juliansyah.

Juliansyah yakin, peningkatan infrastruktur akan membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat pedalaman. Kegiatan perekonomian akan semakin lancar sehingga kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat.

Baca juga: Piutang PBB-P2 masyarakat Kotim capai Rp33,9 miliar

Baca juga: Orangutan semakin sering masuk ke kebun masyarakat Kotim