Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Purnama Jaya menyoroti rencana dan kesepakatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara, yang menghapus honoror ataupun tenaga kontrak di lingkungan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
Rencana itu perlu dikaji secara menyeluruh dan diantisipasi polemik yang bakal terjadi pasca diterapkannya penghapusan tenaga honorer tersebut, kata Purnama di gedung DPRD Kalteng, di Kota Palangka Raya, Rabu.
"Jangan sampai penghapusan tersebut membuat nasib para tenaga honorer ataupun kontrak, yang sudah lama bekerja di pemerintahan tidak jelas. Harus ada solusi terhadap nasib mereka," ucapnya.
Anggota Fraksi PKB DPRD Kalteng itu mengakui rencana penghapusan tenaga honorer bertujuan memperbaiki birokrasi di pemerintahan. Hanya, langkah tersebut membuat tenaga honorer yang sudah berkarya cukup lama di pemerintahan menjadi kehilangan pekerjaan.
Dia mengatakan keberadaan dan peran tenaga honorer sangat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, di berbagai daerah, termasuk di Kalteng, jumlah aparatur sipil negara (ASN) relatif kurang bila dibandingkan dengan tugas dan wewenang yang diemban pemerintah.
"Saya tidak mempermasalahkan penghapusan tenaga honorer atau kontrak tersebut diterapkan. Asal, penghapusan itu jangan sampai membuat polemik baru dan merugikan masyarakat, khususnya tenaga honorer," tegas dia.
Baca juga: Tingkatkan fasilitas kolam renang milik pemprov, kata Legislator Kalteng
Informasinya pengganti penghapusan honorer itu dilaksanakan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hanya, untuk mekanisme perekrutan PPPK itu sampai sekarang ini masih dalam tahap pembahasan di KemenPAN-RB bersama BKN.
Anggota DPRD Kalteng itu pun menyarankan agar proses perekrutan PPPK nantinya lebih memprioritaskan tenaga honorer yang sudah bekerja di pemerintahan. Sebab, dari sisi pengalaman dan pemahaman dalam melaksanakan tugas di pemerintahan, jelas lebih baik dibandingkan yang baru.
"Itu juga salah satu solusi dalam menyelesaikan polemik pasca penghapusan tenaga honorer. Pemerintah juga tentunya menghargai jasa para tenaga honorer yang telah mengabdi selama ini," demikian Haji Gogo.
Baca juga: DPRD Kalteng temukan banyak aset pemprov tak terawat
Baca juga: Ini langkah DPRD Kalteng tangkal SARA saat Pilkada tahun 2020
Berita Terkait
Wagub Kalteng: Kolaborasi optimalkan pengembangan sektor pariwisata
Jumat, 26 April 2024 17:53 Wib
Penderita diabetes bersyukur JKN fasilitasi akses layanan kesehatan
Jumat, 26 April 2024 17:05 Wib
Jadikan Paskah Nasional sebagai era kebangkitan Kristen berkontribusi bagi bangsa
Jumat, 26 April 2024 16:15 Wib
NGG siap menjadi inkubator bisnis di Kalimantan Tengah
Jumat, 26 April 2024 12:17 Wib
DPMD gandeng UMKM tampilkan produk unggulan desa di Expo Kapuas
Kamis, 25 April 2024 18:30 Wib
Keluarga peserta JKN di Palangka Raya dapat layanan operasi katarak gratis
Kamis, 25 April 2024 18:22 Wib
HUT Otonomi ke-28 harus semakin memperkokoh komitmen membangun daerah
Kamis, 25 April 2024 18:16 Wib
Peringati hari bakti pemasyarakatan, Kemenkumham Kalteng tabur bunga di makam pahlawan
Kamis, 25 April 2024 18:04 Wib