Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah tangguh menghadapi dampak COVID-19 atau virus Corona.
Tito Karnavian dalam keterangan persnya, Bali, Kamis, mengatakan ketangguhan itu perlu ditunjukkan dalam mengatasi dampak pada pertumbuhan ekonomi.
“Perintah Bapak Presiden, kita harus melaksanakan sejumlah langkah untuk menghadapi tekanan ekonomi selain akibat perang dagang antara AS versus China, dan Brexit di Inggris, juga dampak COVID-19 atau virus Corona,” kata Mendagri.
Salah satu sektor yang terkena dampak dari penyebaran virus Corona yang berasal dari China itu adalah sektor pariwisata. Pasalnya, menurut dia, wisatawan negara tersebut menjadi pasar wisata Indonesia.
"Dampaknya otomatis di wisata, karena Tiongkok itu sekarang 'middle classnya' meningkat, turisnya termasuk terbesar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia, otomatis wisata akan terdampak, ini yang paling utama," kata Tito.
Kemudian, China juga menjadi rekan nomor satu di bidang impor, berbagai jenis barang, mulai teknologi, manufaktur, makanan, dan bahan-bahan yang menjadi manufaktur kita di sini.
"Tiongkok juga mitra nomor 1 untuk ekspor karena pasarnya sangat besar. Dengan adanya wabah ini, berpengaruh cukup signifikan dan membuat perlambatan ekonomi,” ucapnya.
Dengan adanya isolasi di beberapa kota di China, menurut Tito, meruntuhkan secara perlahan pertumbuhan yang telah dibangun di wilayah itu. Akibatnya sedikit banyaknya tentu akan membuat perlambatan ekonomi di Indonesia.
“Dengan adanya 'lock down' di Tiongkok, kota-kota diisolasi, ini menimbulkan efek psikologis masyarakat di sana, mesin produksi menjadi lamban, pabrik dan kantor tutup. Pengaruhnya besar sekali, 1 persen penurunan ekonomi Tiongkok berdampak sekitar 0,06 pelambatan di kita, ini harus kita antisipasi bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyampaikan arahan Presiden Jokowi dalam menangani dampak wabah tersebut, di antaranya pemda diminta segera membelanjakan transfer dana dari pusat untuk belanja modal dan barang, sesuai aturan.
“Sesuai aturan yang berlaku, asal jangan menabrak dan melanggar aturan. Belanjakan supaya uang beredar di masyarakat, agar ada daya tahan ekonomi masyarakat di daerah masing-masing,” kata Mendagri.
Kemudian, seluruh kementerian dan lembaga diminta untuk membelanjakan uangnya dengan segera, serta memonitoring penggunaan belanja di daerah.
“Semua kementerian dan lembaga harus membelanjakan uangnya segera, dan akan dimonitor Menkeu, khusus di daerah saya dan Menkeu akan memonitor dan mengevaluasi realisasi anggaran semua daerah, nanti akan kelihatan mana yang realisasinya tinggi dan rendah,” ujarnya.
Berita Terkait
Pj. kepala daerah diminta segera penuhi anggaran Pilkada 2024
Kamis, 28 Maret 2024 12:28 Wib
240 ASN langgar netralitas pada Pemilu 2024
Senin, 25 Maret 2024 16:40 Wib
Pers punya hak dan wajib mengawasi penghitungan suara pemilu
Senin, 19 Februari 2024 16:32 Wib
Tito Karnavian ditunjuk sebagai Plt Menko Polhukam
Jumat, 2 Februari 2024 16:53 Wib
Pemberian insentif 33 pemda beri semangat kendalikan inflasi
Senin, 31 Juli 2023 15:07 Wib
Kalteng terima Insentif Fiskal Pengendalian Inflasi dari Pusat, berikut besarannya
Senin, 31 Juli 2023 11:18 Wib
Pj kepala daerah diminta contoh Presiden lakukan blusukan
Jumat, 9 Juni 2023 21:33 Wib
Penyelundup senjata api bisa dihukum mati, kata Mendagri Tito
Kamis, 25 Mei 2023 20:16 Wib