Aktivitas pendidikan di Kalteng terus berjalan, Disdik tunggu kebijakan pemprov

id Covid-19, pendidikan, dinas pendidikan, palangka raya, kalteng, kalimantan tengah, sekolah, smk, unbk, ujian nasional, disdik, belajar dan mengajar, l

Aktivitas pendidikan di Kalteng terus berjalan, Disdik tunggu kebijakan pemprov

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Mofit Saptono meninjau salah satu SMK di Palangka Raya yang menggelar UNBK, Senin, (16/3/2020). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

Palangka Raya (ANTARA) - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Mofit Saptono menjelaskan, sementara ini aktivitas di dunia pendidikan masih terus berjalan, termasuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK.

"Sampai Senin (16/3) pelaksanaan UNBK SMK masih dilaksanakan karena pemprov belum mengambil kebijakan secara umum terkait wabah Covid-19," katanya di Palangka Raya, Senin.

Namun demikian Dinas Pendidikan Kalteng siap mengambil langkah-langkah selanjutnya, apabila ada kebijakan baru yang dilakukan pemprov sehubungan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang mengharuskan pihaknya menyesuaikan.

Jika ada kebijakan, Mofit menegaskan, semua akan menyesuaikan, sebab beberapa hari lalu gubernur intensif mengingatkan kepada pihaknya agar bersiap-siap apabila ada langkah-langkah yang diambil pemprov.

"Nanti kami akan lihat apa saja alternatifnya, termasuk salah satu kemungkinannya adalah meliburkan aktivitas belajar dan mengajar hingga penundaan UNBK," katanya menjelaskan.

Lebih lanjut ia menjabarkan, pelaksanaan UNBK pada sejumlah SMK berjalan tertib, aman dan lancar. Pihaknya melakukan pemantauan secara langsung ke sejumlah sekolah yang menggelar ujian.

Menurutnya semua sekolah sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi mencegah penyebaran Covid-19, seperti menyediakan tempat pencucian tangan beserta cairan pembersih tangan agar bisa digunakan oleh semua pihak.

Untuk diketahui, pada hari ini pemprov berencana akan menggelar rapat koordinasi penetapan status bencana pandemi virus Covid-19 sekitar pukul 13.30 di Kantor Gubernur Kalteng.

Kegiatan itu melibatkan semua pemangku kepentingan, selain berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, juga DPRD, Polri, TNI, perguruan tinggi hingga sejumlah perwakilan organisasi.