"Ini menjadi 'sharing' dengan Pemkab Barito Utara terkait masalah pandemi COVID-19," kata Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini pada rapat dengan pendapat (RDP) terkait penanganan COVID-19 dengan Pemkab di rumah jabatan bupati setempat di Muara Teweh, Selasa.
Menurut dia, DPRD Barito Utara sangat mengapresiasi kegiatan Pemkab Barito Utara yang telah pro aktif dalam menangani masalah pencegahan COVID-19 dengan dibuatnya Posko Gugus Tugas Covid-19 darat di Kandui Kecamatan Gunung Timang dan Posko Gugus Tugas Covid-19 sungai di Pelabuhan Dinas Perhubungan Muara.
"Selain itu Posko Gugus Tugas Covid-19 udara melalui Bandara Beringin Muara Teweh serta penyemprotan disinfektan kota Muara Teweh," katanya.
Dalam RDP itu juga dihadiri Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra, Sekretaris Daerah H Jainal Abidin, Kepala Bappedalitbang Muhlis, serta Ketua/Wakil dan Anggota DPRD Barito Utara lainnya
Anggota DPRD setempat H Tajeri menyapaikan terkait kebijakan pemerinta daerah untuk membantu masyarakat kurang mampu di daerah setempat diantaranya pebayaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) gratis.
"Kebijakan ini membantu masyarakat kurang mampu ini sudah tepat," kata politisi Partai Gerindra ini.
Terkait insentif tambahan untuk tenaga di Posko Gugus Tugas Kandui COVID-19 dan pelabuhan serta tenaga medis di Rumah Sakit, Puskesmas selama pandemi Covid-19.
"Kami berharap distribusi bantuan sembako ke masyarakat yang memang tidak mampu karena wabah ini mencemaskan orang banyak khususnya yang di bawah garis kemiskinan yang menjadi perhatian kita, seperti tukang becak, tukang ojek dan buruh harian lepas, serta di adakannya dokter spesialis paru-paru di RSUD Muara Teweh kedepannya," kata dia.
Pada kesempatan itu Pemkab Barito Utara bersama DPRD setempat segera membahas anggaran atau realokasi dana untuk penanggulangan COVID-19, yakni akan membahas anggaran sesuai kebutuhan, hal ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 yang memerintahkan anggaran daerah harus disesuaikan dengan penanganan darurat virus corona.
Dalam pertemuan itu pada intinya semua pihak dari Ketua dan wakil serta anggota DPRD menyepakati masalah perubahan anggaran apabila "di otak atik" di pemerintah daerah, serta mengurangi Bimtek anggota DPRD satu kali untuk menambah dan membantu pandemi untuk kebutuhan masyarakat yang kurang mampu.
Bupati Barito Utara H Nadalsyah menyambut baik atas bantuan dan kepedulian dari DPRD yang peduli dan bersama-sama memikirkan masalah COVID-19. Karena virus corona tidak hanya mengancam kesehatan, tapi juga sektor lain. Kebijakan dan imbauan untuk tetap berada di rumah berdampak pada perekonomian masyarakat.
"Dari sini lah perlu rumusan agar dampak yang terjadi akibat merebaknya virus Covid-19 dari sisi ekonomi ikut diperhatikan," ucapnya.
Bupati Barito Utara juga menyampaikan bahwa untuk ruang isolasi covid-19 sudah di siapkan yang rencananya di lantai tiga di pindah ke lantai bawah eks ruang BPJS dan hanya mampu menampung enam kasur dan akan menambah ruang sehingga pasien yang terkontaminasi COVID-19 terpisah dari pasien lain.
Untuk di lakukannya operasi pasar memerlukan pertimbangan karena itu melanggar protokal corona sehingga akan membuat kerumunan orang yang berkumpul.
"Nanti akan kita buat kebijakan secepatnya bisa dengan cara kerja sama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan kartu, jadi masyarakat miskin belanja menggunakan kartu dengan pembelian maksimal Rp200.000 atau dengan membuat posko dan sembako diantarkan langsung ke rumah warga kerumah warga," ujar Nadalsyah.
