Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi A PRD Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Subandi menyarankan, pemerintah kota melalui instansi terkait lebih awal menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang nantinya akan bertugas di gedung Mal Pelayanan Publik yang segera dibangun di daerah setempat.
"Sembari gedung Mal Pelayanan Publik dibangun, setiap OPD (organisasi perangkat daerah) wajib menyediakan SDM-nya yang nantinya akan ditempatkan di tempat pelayanan tersebut," kata Subandi di Palangka Raya, Sabtu.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Palangka Raya itu sangat khawatir apabila bangunan gedung sudah jadi, namun SDM yang akan ditempatkan di gedung Mal Pelayanan Publik yang rencananya dipusatkan di Pasar Datah Manuah Jalan Yos Sudarso tersebut malah tidak siap tidak siap.
Hal-hal seperti itu harus diantisipasi oleh instansi yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Apabila hal itu tidak segera dipersiapkan dari sekarang, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah akibat tidak siapnya instansi terkait dengan adanya Mal Pelayanan Publik itu.
"Kalau perlu dari sekarang untuk SDM yang akan ditempatkan di mal pelayanan publik, diberikan pelatihan sehingga dalam implementasinya mereka sudah siap melayani masyarakat," sarannya.
Menurut Subandi, Mal Pelayanan Publik di Palangka Raya nantinya sangat membantu masyarakat yang ingin berurusan, baik masalah administrasi kependudukan, Izin Membangun Bangunan (IMB) maupun perizinan lain sebagainya.
Dalam satu gedung nantinya, masyarakat tidak perlu lagi mondar mandir ke setiap instansi untuk berurusan karena ada keterkaitan dalam pengurusan perizinan.
"Masyarakat nantinya mudah kalau Mal Pelayanan Publik ada di darah kita. Ketika melakukan pengurusan, tentunya masyarakat tidak dibuat capek karena bisa sekaligus mengurus hal-hal lain di instansi yang sudah ada di gedung tersebut nantinya," ungkapnya.
Dia berharap nantinya ini akan berdampak baik terhadap pelayanan publik oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Ini menjadi kemajuan positif bagi ibu kota provinsi ini.
"Yang jelas dalam pelayanan publik instansi terkait wajib menggunakan sistem online, sehingga data pelayanan publik tidak mudah hilang," demikian Subandi.
Baca juga: Jangan takut melaporkan pungli PPDB
Baca juga: Sembilan anggota Tim Gugus Tugas Palangka Raya terinfeksi COVID-19
Pemkot Palangka Raya disarankan siapkan SDM Mal Pelayanan Publik
Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Subandi. ANTARA/Adi Wibowo
