Sampit (ANTARA) - Ratusan peserta didik yang terdiri dari pelajar, santri dan mahasiswa di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah difasilitasi mengikuti tes cepat atau "rapid test" secara gratis sebagai syarat mereka bisa berangkat menimba ilmu ke Pulau Jawa.
"Ini upaya pemotretan sekaligus proteksi terhadap pelajar, mahasiswa dan santri yang kebetulan mereka akan bepergian ke Pulau Jawa untuk melanjutkan pendidikan. Ini akan menjadi gambaran bagi Gugus Tugas terkait apa yang akan dilakukan kemudian," kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kotawaringin Timur di Sampit, Senin.
Pendaftaran peserta tes cepat dibuka melalui online. Berdasarkan data hingga Senin pagi terdapat 350 orang, tapi setelah diverifikasi ternyata jumlahnya 275 orang karena ada yang ganda.
Jumlah itu diperkirakan bertambah karena masih ada pendaftar yang mendaftarkan diri secara manual karena terkendala untuk mendaftar secara online. Pendaftaran tersebut sedang diproses oleh Gugus Tugas.
Pelaksanaan tes cepat ini dilaksanakan bertahap dengan mengelompokkan tanggal keberangkatan. Hal itu karena masa berlaku surat keterangan hasil tes cepat itu hanya berlaku tiga hari sehingga pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tanggal keberangkatan.
Hari ini Gugus Tugas menyiapkan 200 alat "rapid test" untuk mereka yang akan berangkat antara tanggal 22 sampai 25 Juni 2020. Berdasarkan data, untuk tahap ini ada sebanyak 88 orang peserta yang mengikuti tes cepat.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kotawaringin Timur tidak membatasi jumlah maupun tujuan keberangkatan pendaftar. Selama mereka memang akan bepergian ke luar daerah dan membutuhkan surat keterangan hasil tes cepat COVID-19.
Baca juga: BKSDA pasang jerat tangkap buaya penyerang warga Kotim
"Kalau ada yang hasil tes cepatnya reaktif maka harus dikarantina. Bisa karantina mandiri tapi kami berharap yang bersangkutan mau dikarantina di Klinik ODP di Islamic Center. Seluruh anggotanya juga akan dilacak untuk tes cepat," ujar Multazam.
Habib Ahmad Al Habsyi, salah satu wali peserta didik, menyampaikan terima kasih atas bantuan pemerintah daerah dengan melaksanakan tes cepat gratis tersebut. Ini sangat bermanfaat meringankan beban masyarakat, khususnya dalam hal biaya.
"Biaya "rapid test" ini kan mahal, sementara orangtua masih harus memikirkan biaya tiket, biaya pendidikan dan lainnya. Makanya kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Semoga ini akan membawa kebaikan dan keberkahan bagi semua pihak," harap Habib Ahmad.
Menurut sejumlah orangtua santri, warga harus mengeluarkan biaya Rp450.000 jika harus melakukan tes cepat secara mandiri. Berarti untuk sekali keberangkatan, warga harus mengeluarkan biaya Rp900.000 untuk biaya tes cepat peserta didik dan satu orang pendamping.
Baca juga: Partisipasi pemilih pilkada Kotim diharapkan tidak menurun
