Ini alasan Musda Golkar Kotim mendadak ditunda

Sampit (ANTARA) - Musyawarah Daerah X Partai Golkar Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, mendadak ditunda padahal peserta dari pengurus di tingkat kecamatan sudah hadir di Sampit dan mulai mengikuti acara.

"DPD Golkar Provinsi Kalteng menunda ini mungkin berdasarkan instruksi DPP. Yang saya lihat penundaan ini semata-mata DPD provinsi melihat situasi di daerah agar tetap kondusif sehingga mereka mengambil kebijakan menunda Musda," kata Sekretaris DPD Partai Golkar Kotawaringin Timur, Joni Abdi di Sampit, Senin.

Musyawarah Daerah X Partai Golkar Kabupaten Kotawaringin Timur dijadwalkan dilaksanakan pada 17 dan 18 Agustus. Sejak kemarin peserta dari kecamatan sudah tiba di Sampit dan melakukan registrasi kehadiran.

Bahkan pagi tadi, peserta mengikuti upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di halaman Sekretariat DPD Partai Golkar Kotawaringin Timur.

Musyawarah Desa X rencananya dimulai pukul 14.00 WIB, namun sekitar pukul 09.00 WIB diterima surat dari pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah. Surat tertanggal 17 Agustus atau hari ini yang ditandatangani Ketua HM Ruslan AS dan Sekretaris Suhartono Firdaus itu menginstruksikan penundaan Musyawarah Daerah X DPD Partai Golkar Kotawaringin Timur hingga selesai tahapan pemilu kepala daerah nanti.

Sekadar diketahui, Golkar Kotawaringin Timur memang sedang bersiap menghadapi pemilu kepala daerah 9 Desember nanti karena Ketua DPD Partai Golkar Kotawaringin Timur H Supriadi digadang-gadang menjadi calon wakil bupati mendampingi HM Taufiq Mukri sebagai calon bupati yang saat ini merupakan petahana Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

Dalam Musyawarah Daerah X Partai Golkar ini, Supriadi masih boleh mencalonkan diri sebagai ketua. Namun Joni Abdi mengakui, banyak kader lain yang juga memenuhi syarat dan siap jika dipercaya memimpin Golkar, seperti Zaman, Edy Sabarudin, Rudianur dan lainnya, termasuk dirinya sendiri.

"Dengan penundaan ini maka kepengurusan tetap kepengurusan yang ada. Selanjutnya akan ada perpanjangan surat keputusan, tapi tidak diperkenankan memutuskan pelaksana tugas ketua di kecamatan meski masa kepengurusan di sana sudah habis," jelas Joni Abdi.

Baca juga: Pimpin upacara HUT RI terakhir, Bupati Supian Hadi sampaikan ini

Sementara itu terkait keputusan mencalonkan pasangan HM Taufiq Mukri dan Supriadi, didasarkan pada hasil survei menunjukkan dukungan besar masyarakat terhadap pasangan tersebut. Hasil survei tiga lembaga survei berbeda pada 9 Januari, 8 Juni dan 21-26 Juli menunjukkan pasangan HM Taufiq Mukri dan Supriadi memperoleh dukungan tertinggi hingga mencapai 35 persen.

"Pasangan HM Taufiq Mukri-Supriadi sudah mendapat rekomendasi sementara dari Partai Golkar dan Nasdem. Saat ini sedang proses B1-KWK dan BKWK parpol atau koalisi. Surat keputusan itu diperkirakan terbit pada 20-25 Agustus," ujar Joni Abdi.

Sementara itu Sekretaris Panitia Musyawarah Daerah X Partai Golkar Kotawaringin Timur Riskon Fabiansyah mengatakan, pihaknya baru menerima surat perintah penundaan tersebut pada pukul 09.00 WIB. 

"Kami kemudian mengumumkan kepada seluruh pengurus kecamatan terkait surat penundaan tersebut. Tujuannya menjaga soliditas kader Golkar dan suksesi pilkada. Golkar mengusung pasangan HM Taufiq Mukri dan Supriadi," ujar Riskon.

Riskon mengatakan, Musyawarah Daerah akan dilaksanakan usai pilkada nanti. Saat itu nanti, Riskon tidak menampik situasinya akan berbeda dan kemungkinan akan banyak yang siap maju menjadi calon Ketua DPD Partai Golkar Kotawaringin Timur.

Baca juga: PT MAS raih penghargaan Dharma Karya Kencana dari BKKBN

Baca juga: Supian Hadi pilih HUT RI ketimbang 'fit and proper test' cawagub

Baca juga: Latihan hanya tiga hari, Paskibraka Kotim diharapkan sukses