Pemulihan ekonomi bergantung pada ketersediaan vaksin, kata Sri Mulyani

id Sri Mulyani Indrawati,Menkeu,Pemulihan ekonomi bergantung pada ketersediaan vaksin

Pemulihan ekonomi bergantung pada ketersediaan vaksin, kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR dengan agenda pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019 di Ruang Rapat Komisi XI DPR pada Rabu (26/8/2020). (ANTARA/HO-Kemenkeu/pri.)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat akan sangat bergantung pada ketersediaan vaksin COVID-19.

Sri Mulyani menyatakan ketika vaksin itu telah ditemukan maka tugas pemerintah berikutnya adalah mendistribusikan dan mengelola penanganan dan penyembuhan secara cepat agar pemulihan dapat terjadi.

“Apakah vaksin akan segera ditemukan dan bisa didistribusikan ini memiliki implikasi luar luar biasa terhadap kegiatan seluruh masyarakat termasuk aspek ekonomi,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menuturkan pandemi COVID-19 merupakan bencana kemanusiaan yang mempengaruhi seluruh faktor paling dalam di kehidupan masyarakat mulai dari interaksi secara sosial, politik, kultural, serta ekonomi.

Hal itu menyebabkan perekonomian di seluruh negara mengalami tekanan dan banyak yang terkontraksi termasuk Indonesia yakni pada kuartal II tahun ini minus 5,32 persen.

“Penurunan ini diakibatkan karena konsumsi masyarakat merosot, investasi mengalami kontraksi, dan kegiatan ekspor-impor juga menurun sangat tajam,” ujarnya.

Ia menjelaskan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan dampak COVID-19 yang salah satunya adalah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ia menyebutkan program PEN yang dijalankan membutuhkan biaya sangat besar sedangkan sumber daya penerimaan negara yaitu pajak sedang tertekan sehingga batas defisit dinaikkan menjadi 6,34 persen.

“Program pemulihan ekonomi membutuhkan resources sangat besar sementara penerimaan pajak mengalami penurunan sehingga negara mengalami defisit di atas 6 persen,” katanya.

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah akan menjalankan program PEN dengan cepat dan akurat serta tetap akuntabel dalam situasi darurat saat ini.

“Pemerintah menyadari bahwa langkah-langkah dalam situasi extraordinary dan emergency harus tetap akuntabel,” tegasnya.

Sebelumnya pada Rabu (26/8), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Indonesia mendapat akses terhadap 30 juta vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma pada akhir 2020.

“Kita berharap sampai akhir tahun kita bisa mempunyai akses terhadap 30 juta vaksin produksi di Biofarma. Ini merupakan inisiatif yang paling depan,” katanya.

Pewarta :
Uploader : Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar