Bartim Berhasil optimalkan PAD dari IMB dan sarang burung walet
Tamiang Layang (ANTARA) - Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas memaparkan keberhasilan pihaknya dalam meraih dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor izin mendirikan bangunan (IMB), sarang burung walet maupun ketahanan pangan kepada pimpinan dan anggota DPRD Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
"Paparan itu karena para wakil rakyat Tabalong melakukan kunjungan komparasi untuk mengkaji keberhasilan Pemkab Bartim dalam mengoptimalkan PAD dari ketiga sektor tersebut," kata Ampera di Tamiang Layang, Kamis.
Dikatakan, keberhasilan Pemkab Bartim dalam mengoptimalkan PAD dari tiga sektor tersebut berkat adanya penandatangan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bartim yang berkaitan dengan tata usaha negara, perizinan, penggalangan PAD dan berkaitan penertiban aset daerah. Penertiban aset membidangi aset bergerak maupun tidak bergerak seperti mobil, kendaraan, bangunan dan lahan tanah.
Ampera mengatakan proses PAD di sektor IMB dan sarang burung walet dimulai dengan proses pendataan bangunan gedung dan bangunan gedung sarang walet. Bagi yang membangun bangunan gedung dan bangunan gedung sarang walet maka diwajibkan mengurus dan memiliki IMB.
Sementara bagi yang belum, dilakukan pendataan dan pendekatan secara persuasif untuk mengurus IMB ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bartim dan pembuatan surat pernyataan mengurus IMB dari si pemilik.
"Setelah ada memiliki IMB, maka akan dilakukan pemungutan pajak sarang burung waletnya," beber dia.
Saat ini, Satpol PP Bartim terus melakukan pendataan pada gedung bangunan dan gedung sarang burung walet yang ada di wilayah Kabupaten Bartim, diikuti dengan surat pernyataan si pemiliknya untuk mengurus IMB bagi yang belum memiliki IMB.
Berkaitan ketahanan pangan, Pemkab Bartim membuat program jangka pendek, menengah dan panjang untuk ketahanan pangan. Untuk jangka pendek yang tumbuhan atau hewan yang tidak lama bisa panen.
Baca juga: Pemkab perkuat perencanaan program ekonomi kerakyatan di Bartim
Sementara itu, Ketua Komisi II Tabalong, Kalsel, Sumiati mengatakan studi komparasi dilakukan ke Pemkab Bartim karena kinerjanya terkhusus di sektor PAD pada sektor IMB dan sarang burung walet sudah bisa dipungut atau menghasilkan PAD.
"Potensi PAD ini kita kaji. Sedikitnya ada sekitar 600 bangunan sarang burung walet di Tabalong yang bisa menjadi potensi PAD bagi Pemkab Tabalong," kata Sumiati.
Politisi Fraksi PKS itu menambahkan, pihaknya juga akan mengadopsi tanaman singkong atau ubi. Selain bisa untuk konsumsi, juga bisa dijual sebagai penghasilan tambahan. Sebab, singkong juga memiliki potensi yang menjanjikan dibandingkan harga karet yang fluktuatif.
Dirinya pun mengucapkan terimakasih telah diberikan ruang dan waktu untuk mengkaji lebih dalam saat melaksanakan studi komparasi, dengan dihadirkannya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Berson, Kepala Badan Pendapatan Daerah Frans Sila Utama dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Misnohartako.
Baca juga: Hilang tiga hari di hutan, seorang kakek di Bartim berhasil ditemukan
Baca juga: Diminta makzulkan bupati, ini jawaban DPRD Bartim
Baca juga: Pemkab Bartim berbenah, siapkan program pemulihan ekonomi pasca COVID-19
"Paparan itu karena para wakil rakyat Tabalong melakukan kunjungan komparasi untuk mengkaji keberhasilan Pemkab Bartim dalam mengoptimalkan PAD dari ketiga sektor tersebut," kata Ampera di Tamiang Layang, Kamis.
Dikatakan, keberhasilan Pemkab Bartim dalam mengoptimalkan PAD dari tiga sektor tersebut berkat adanya penandatangan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bartim yang berkaitan dengan tata usaha negara, perizinan, penggalangan PAD dan berkaitan penertiban aset daerah. Penertiban aset membidangi aset bergerak maupun tidak bergerak seperti mobil, kendaraan, bangunan dan lahan tanah.
Ampera mengatakan proses PAD di sektor IMB dan sarang burung walet dimulai dengan proses pendataan bangunan gedung dan bangunan gedung sarang walet. Bagi yang membangun bangunan gedung dan bangunan gedung sarang walet maka diwajibkan mengurus dan memiliki IMB.
Sementara bagi yang belum, dilakukan pendataan dan pendekatan secara persuasif untuk mengurus IMB ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bartim dan pembuatan surat pernyataan mengurus IMB dari si pemilik.
"Setelah ada memiliki IMB, maka akan dilakukan pemungutan pajak sarang burung waletnya," beber dia.
Saat ini, Satpol PP Bartim terus melakukan pendataan pada gedung bangunan dan gedung sarang burung walet yang ada di wilayah Kabupaten Bartim, diikuti dengan surat pernyataan si pemiliknya untuk mengurus IMB bagi yang belum memiliki IMB.
Berkaitan ketahanan pangan, Pemkab Bartim membuat program jangka pendek, menengah dan panjang untuk ketahanan pangan. Untuk jangka pendek yang tumbuhan atau hewan yang tidak lama bisa panen.
Baca juga: Pemkab perkuat perencanaan program ekonomi kerakyatan di Bartim
Sementara itu, Ketua Komisi II Tabalong, Kalsel, Sumiati mengatakan studi komparasi dilakukan ke Pemkab Bartim karena kinerjanya terkhusus di sektor PAD pada sektor IMB dan sarang burung walet sudah bisa dipungut atau menghasilkan PAD.
"Potensi PAD ini kita kaji. Sedikitnya ada sekitar 600 bangunan sarang burung walet di Tabalong yang bisa menjadi potensi PAD bagi Pemkab Tabalong," kata Sumiati.
Politisi Fraksi PKS itu menambahkan, pihaknya juga akan mengadopsi tanaman singkong atau ubi. Selain bisa untuk konsumsi, juga bisa dijual sebagai penghasilan tambahan. Sebab, singkong juga memiliki potensi yang menjanjikan dibandingkan harga karet yang fluktuatif.
Dirinya pun mengucapkan terimakasih telah diberikan ruang dan waktu untuk mengkaji lebih dalam saat melaksanakan studi komparasi, dengan dihadirkannya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Berson, Kepala Badan Pendapatan Daerah Frans Sila Utama dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Misnohartako.
Baca juga: Hilang tiga hari di hutan, seorang kakek di Bartim berhasil ditemukan
Baca juga: Diminta makzulkan bupati, ini jawaban DPRD Bartim
Baca juga: Pemkab Bartim berbenah, siapkan program pemulihan ekonomi pasca COVID-19