Penularan COVID-19 meningkat, Bawaslu Kotim perketat pengawasan protokol kesehatan

id Penularan COVID-19 meningkat, Bawaslu Kotim perketat pengawasan protokol kesehatan, Bawaslu Kotim, pilkada Kotim, Sampit, Kotim, Kotawaringin Timur

Penularan COVID-19 meningkat, Bawaslu Kotim perketat pengawasan protokol kesehatan

Ketua Bawaslu Kotawaringin Timur, Muhammad Tohari. ANTARA/Norjani

Sampit (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah meningkatkan pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam tahapan pemilu kepala daerah, seiring meningkatnya penularan COVID-19 di daerah ini.

"Khususnya di internal sendiri, kami semakin meningkatkan kewaspadaan dengan selalu menjalankan protokol kesehatan. Personel kami wajib menggunakan alat pelindung diri, terlebih saat menjalankan tugas," kata Ketua Bawaslu Kotawaringin Timur, Muhammad Tohari di Sampit, Sabtu.

Sejak awal, Bawaslu Kotawaringin Timur menyoroti secara serius penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak 9 Desember di daerah ini.

Selain pandemi COVID-19 yang memang masih terjadi, ini juga tidak terlepas dari kondisi Kotawaringin Timur yang dinilai termasuk daerah yang pelaksanaan pilkadanya sangat rawan gangguan akibat penularan COVID-19.

Berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IPK) pilkada 2020 yang dimutakhirkan pada September dan dirilis Bawaslu Republik Indonesia, Kotawaringin Timur berada di urutan kedua secara nasional terkait tingkat kerawanan gangguan pemilu kepala daerah akibat pandemi COVID-19.

Berdasarkan siaran pers Bawaslu, terdapat 50 kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi. Angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan IKP mutakhir Juni 2020 yang menyebutkan 26 kabupaten/kota terindikasi rawan tinggi dalam hal pandemi COVID-19. 

Beberapa indikator untuk mengukur kerawanan tersebut di antaranya adanya penyelenggara pemilu yang terinfeksi COVID-19 dan/atau meninggal karenanya, adanya penyelenggara pemilu yang mengundurkan diri karena wabah COVID-19, adanya lonjakan pasien dan korban meninggal dunia karena COVID-19 dan adanya penolakan penyelenggaraan Pilkada 2020 dari masyarakat awam maupun dari tokoh masyarakat lantaran pandemi.

Tercatat ada 10 daerah dengan kerawanan tertinggi dalam aspek pandemi adalah Kota Depok, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Manado, dan Kabupaten Bandung. Kemudian Kabupaten Sintang, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Bandar Lampung.

Kewaspadaan terus ditingkatkan karena sepekan terakhir, penularan COVID-19 di Kotawaringin Timur kembali melonjak. Jumlah kasus baru dan pasien COVID-19 yang meninggal dunia, terus bertambah sehingga sangat membahayakan.

Baca juga: Optimisme Kotim bangkit di tengah pandemi COVID-19

Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kotawaringin Timur pada Sabtu siang, jumlah warga kabupaten ini yang terjangkit COVID-19 sudah mencapai 423 orang, terdiri dari 345 orang sembuh, 65 orang masih dirawat dan 13 orang meninggal dunia. Jumlah termasuk termasuk 13 kasus baru COVID-19 pada hari ini.

Tohari mengingatkan peserta pilkada dan tim suksesnya untuk mematuhi kewajiban menjalankan protokol kesehatan. Jangan sampai tahapan pilkada menimbulkan kluster baru penularan COVID-19.

Dia berharap kesadaran masing-masing peserta pilkada dan timnya untuk mengingatkan relawan dan simpatisan mereka untuk menjalankan protokol kesehatan di setiap kegiatan. Bahkan, jika perlu maka kampanye jangan dimulai dulu sebelum semua peserta yang hadir mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

"Sejauh ini, semua pasangan calon kami beri teguran secara tertulis terkait penerapan protokol kesehatan saat kegiatan kampanye. Kalau masih melanggar maka akan kami rekomendasikan kepada KPU supaya ada sanksi tegas," tegas Tohari.

Tohari mengajak semua pihak, termasuk masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Tanggung jawab semua pihak menciptakan pilkada yang aman, lancar, jujur, adil, berkualitas dan sehat.

Baca juga: Legislator Kotim ingatkan jangan ada intimidasi terhadap ASN dalam pilkada

Baca juga: Pemkab Kotim perlu mengapresiasi perusahaan konsisten salurkan CSR