Barut ikuti penandatanganan nota kesepakatan dokumen rencana kerja virtual

id wakil bupati barut sugianto panala putra,virtual ,mendagri

Barut ikuti penandatanganan nota kesepakatan dokumen rencana kerja virtual

Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra dan didampingi sejumlah kepala dinas terkait mengikuti acara penandatanganan nota kesepakatan dan dokumen rencana kerja antara gubernur dengan kepala perwakilan BPKP se-Indonesia secara virtual dari rumah jabatan Bupati Barito Utara di Muara Teweh, Rabu (2/12/2020).ANTARA/HO-Dinas Kominfosandi Barito Utara

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang diwakili oleh Wakil Bupati  setempat Sugianto Panala Putra dan didampingi sejumlah kepala perangkat daerah mengikuti acara penandatanganan nota kesepakatan dan dokumen rencana kerja antara gubernur dengan kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) se-Indonesia.

Kegiatan tersebut disaksikan oleh Menteri dalam Negeri RI Tito Karnavian secara virtual dari rumah jabatan Bupati Barito Utara di Muara Teweh, Rabu.

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Menteri Dalam Negeri Tito Karniavan dalam paparannya menyampaikan agar semua program-program yang telah dilaksanakan agar dapat terlaksana dengan baik dan juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terlebih yang program-program yang berada didaerah. 
BPKP, kata dia, kiranya juga dapat membantu pemerintah terutama pemerintah daerah dalam penyusunan program anggaran pembangunan sehingga pemerintah daerah dapat terbantu dalam proses pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan dan telah dilaksanakan sehingga dapat tercapai dengan baik. 

"Harapan kedepannya mudah-mudahan setiap daerah yang berada di Indonesia bisa survive dalam hal pembangunan dengan perencanaan yang lebih baik lagi terlebih di masa pandemi mengalami penurunan perkembangan baik sisi ekonomi, infrastruktur dan lainnya, serta bersinergi dalam proses perencanaan dengan BPKP sehingga Indonesia dapat mengembalikan perkembangan ekonomi kedepannya," ujar Tito.