Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengaku sering mendengar dan mendapat keluhan dari perangkat kecamatan serta desa hingga para tokoh masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah, terkait minimnya dukungan maupun partisipasi perusahaan besar swasta terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Keluhan yang disampaikan itu nyaris selalu terdengar bahkan ada setiap melaksanakan reses dan menyerap aspirasi masyarakat di berbagai tempat di Provinsi Kalimantan Tengah, kata Teras Narang melalui rilis yang diterima di Palangka Raya, Selasa.
"Termasuk saat saya mengadakan dialog di sejumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan dan Katingan, beberapa hari terakhir ini, keluhan terkait minimnya dukungan dan partisipasi PBS juga ada disampaikan," beber dia.
Menurut senator asal Kalimantan Tengah itu, keluhan dari perangkat kecamatan serta desa hingga para tokoh masyarakat menunjukkan bahwa hubungan dengan PBS yang beroperasi di provinsi, semakin 'kurang sehat'. Apabila dibiarkan dan tak ada langkah serius untuk menyelesaikan, sangat kurang baik bagi keberlangsungan investasi di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila ini.
Teras mengatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa PBS dalam mengelola dan memajukan bisnisnya, memiliki tantangan serta permasalahan tersendiri. Sementara masyarakat, memiliki bayangan dan harapan terhadap hadirnya PBS dalam memajukan pembangunan dan meningkatkan perekonomian di wilayahnya masing-masing.
"Kalau sampai kehadiran investasi atau PBS dianggap tidak berdampak pada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, menurut saya justru semakin tidak sehat. Hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan dan disikapi secara serius," ucapnya.
Gubernur Kalteng periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu pun menyarankan sekaligus mendorong dilakukannya dialog secara baik serta optimal antara manajemen PBS dan masyarakat sekitar. Sebab, melalui dialog itulah manajemen PBS bisa menyampaikan kondisi dan tantangan sedang dihadapi dalam mengelola bisnis, termasuk diketahuinya apa yang menjadi keinginan sekaligus harapan dari masyarakat sekitar.
Baca juga: Warga Kalteng minta PM2L dihidupkan kembali, ini respon Teras Narang
Dia mengatakan apabila ada komunikasi secara jujur dan terbuka dari semua pihak, hasilnya juga dapat berdampak pada terjalinnya sinergi, terpetakan tantangan serta berbagai peluang dalam memajukan wilayah setempat. Termasuk, diketahuinya besaran dukungan anggaran pemerintah, baik lewat provinsi, kabupaten hingga dana desa dari pemerintah pusat, serta kemampuan PBS sekitar dalam menyokong agenda pembangunan di wilayah atau desa setempat.
"Bisa saja dari dialog itu, persoalannya tidak melulu soal dana, tapi dukungan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan bentuk lain yang memungkinkan. Terlebih saat ini, desa-desa dengan keterbatasan infrastruktur hingga (SDM), justru akan terbantu jika mendapatkan sokongan pendampingan dari PBS," kata Teras Narang.
Selain masalah rendahnya dukungan dan partisipasi PBS, Anggota Komite 1 DPD RI itu juga menerima berbagai keluhan dan aspirasi dari masyarakat saat melakukan reses di sejumlah wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan dan Katingan. Adapun keluhan dan aspirasi itu mulai dari belum adanya alirin listrik, dukungan rumah ibadah untuk umat kaharingan, rendahnya harga komoditas karet dan rotan, serta lainnya.
"Saya akan menyampaikan keluhan dan aspirasi masyarakat tersebut ke berbagai pihak yang sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya," demikian Teras Narang.
Baca juga: Buah Naga Hijau Kota Besi harus dikembangkan secara masif, kata Teras Narang
Baca juga: Pancasila dan SDGs Desa satu tarikan nafas, kata Teras Narang
Baca juga: Teras Narang dukung dan dorong pelaksanaan program SDGs Desa
