Sampit (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Rinie menyarankan penyelesaian masalah lebih mengedepankan koordinasi, seperti masalah tunggakan pembayaran listrik sejumlah kantor satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) hingga berujung pada penyegelan oleh PT PLN.
"Dikomunikasikan dan dikoordinasikan terlebih dulu supaya ada solusi terbaik. Apalagi ini kan sama-sama menjalankan tugas pemerintah dalam melayani masyarakat," kata Rinie di Sampit, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Rinie saat dimintai komentar terkait penyegelan listrik yang sempat dilakukan PLN terhadap sembilan kantor SOPD lantaran terlambat membayar tagihan pemakaian listrik.
Menurut Rinie, hal ini semestinya tidak perlu sampai terjadi jika dikoordinasikan terlebih dulu. Dia yakin pemerintah daerah tidak ada niatan sengaja menunda pembayaran tagihan listrik jika memang tidak ada kendala.
Seperti yang dijelaskan Bupati Supian Hadi, kata Rinie, keterlambatan sejumlah SOPD membayar tagihan listrik lantaran ada kendala administrasi pencairan anggaran di awal tahun ini. Masalah ini perlu menjadi pertimbangan PLN sebelum memutuskan menyegel listrik di sejumlah kantor tersebut.
Pemutusan aliran listrik bisa berdampak kurang baik bagi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Tidak adanya pasokan listrik membuat pegawai tidak bisa dengan optimal sehingga pelayanan kepada masyarakat pun akan ikut terganggu.
Baca juga: DPRD Kotim dukung pengembangan Bandara Haji Asan Sampit
Sangat disayangkan jika masalah ini sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Dia yakin masalah seperti ini bisa diselesaikan dengan baik melalui komunikasi dan koordinasi, apalagi sama-sama menjalankan tugas pemerintah membantu masyarakat.
"Setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan baik asal kita mau berkomunikasi dan berkoordinasi. Semua punya niat yang sama yakni melayani masyarakat," ujar Rinie.
Sementara itu Penjabat Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur, Suparmadi mengatakan, masalah tersebut sudah diselesaikan. Kini listrik di sembilan SOPD tersebut sudah dinyalakan kembali.
"Masing-masing SOPD yang menyelesaikannya. Ini listriknya sudah kembali dinyalakan. Sudah ada diinformasikan ke saya," kata Suparmadi.
Suparmadi mengingatkan agar kejadian ini menjadi pelajaran berharga. Setiap SOPD diingatkan untuk memperhatikan masalah ini agar tidak terulang. Jika ada kendala, kepala SOPD diminta segera melaporkan sehingga bisa dicarikan solusinya.
Baca juga: Ini tanggapan Bupati Kotim terhadap penyegelan listrik perkantoran oleh PLN
