Pemkab Sukamara dorong masyarakat optimalkan sektor pertanian

Sukamara (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskeptan) Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah menyampaikan, sebanyak 226 kelompok tani telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu tani dan membuat RDKK untuk tahun 2021.

Namun, pembagian kartu tani hingga saat ini belum terealisasi semua, hanya di wilayah Kecamatan Sukamara, Jelai dan Balai Riam, karena untuk pencetakan kartu tani merupakan wewenang dari BRI Kantor Cabang Pangkalan Bun.

“Lahan pertanian terbanyak masih berada di Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai sebab mayoritass penduduknya merupakan transmigrasi. Sedangkan untuk sejumlah kecamatan lainnya penduduk tidak murni berprofesi sebagai petani, tetapi nelayan,” ucap Pelaksana Tugas Diskeptan Sukamara Evi Andriani, Kamis.

Menurutnya, hal tersebut yang membuat hasil padi tidak maksimal dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jika tidak mengalami gagal panen. Inilah yang menyebabkan masyarakat Sukamara masih bergantung kepada stok beras dari Pulau Jawa.

“Selain itu, beras yang dihasilkan petani disini masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Sukamara sendiri. Sebagian masyarakat bila ingin menjual hasil padi akan langsung mendatangi toko-toko langganan dengan harga Rp15.000 per kilogram,” ungkap Evi.

Dikatakannya, harga tersebut cenderung lebih mahal dibandingkan harga beras eceran dari Pulau Jawa yang hanya berkisar Rp13.500 per kilogram.

Namun akhir-akhir ini tidak ada masyarakat yang menjual hasil panennya ke pasar, dikarenakan telah terjadinya gagal panen dikarenakan cuaca yang tidak menentu.

“Kami dari Diskeptan selalu mengimbau dan memberikan sosialisasi, supaya masyarakat lebih fokus terhadap sektor pertanian, dikarenakan untuk daerah pesisir ditargetkan sebagai sektor komoditas pangan kedepannya,” imbuhnya.

Selain itu, akibat masyarakat yang tidak murni sebagai petani dikhawatirkan untuk pupuk bersubsidi tidak akan terserap maksimal di masyarakat.

Dengan kondisi kurangnya minat masyarakat dalam penyerapan pupuk, dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk membeli pupuk bersubsidi dengan harga murah.

“Kami akan terus menggenjot semangat masyarakat untuk memanfaatkan dengan baik program pemerintah tersebut, guna meningkatkan minat masyarakat untuk bertani maupun berladang, dikarenakan saat ini Sukamara masih bergantung pada stok luar dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok,” ungkapnya.