Pemkab Bartim tetap perlu pendampingan hukum

id Pemkab Bartim tetap perlu pendampingan hukum, Kalteng, Bartim, Barito timur

Pemkab Bartim tetap perlu pendampingan hukum

Kajari Bartim Daniel Panannangan dan istri memperkenalkan diri di hadapan Bupati Ampera AY Mebas dan tamu undangan lainnya di acara pisah sambut Kepala Kejari Bartim di Tamiang Layang, Selasa (9/3/2021). ANTARA/Habibullah

Tamiang Layang   (ANTARA) - Bupati Barito Timur Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas mengatakan, dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan Barito Timur sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemerintahan yang amanah masih memerlukan pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri setempat.

“Tujuannya agar pembangunan di Bartim bisa lebih berarti dan dinikmati masyarakat, karena itu jaksa bisa melakukan berbagai pendampingan seperti berkaitan permasalahan aset maupun lainnya,” kata Ampera AY Mebas usai acara pisah sambut Kajari Bartim di Tamiang Layang, Selasa.

Pendampingan Kejari Bartim diharapkan pengelolaan keuangan daerah dalam akselerasi pembangunan daerah semakin terarah dan meningkat. Hal ini sejalan dengan visi misi daerah yakni melewujudkan pemerintahan yang bersih dan amanah.

Selain itu, berkaitan produk hukum daerah juga akan semakin baik. Demikian pula dalam pendampingan hukum maupun penerangan hukum yang berkaitan dengan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan daerah.

“Pembangunan Pemkab Bartim tahun ini fokus dalam program pembangunan ekonomi kerakyatan. Pada kesempatan ini saya berpesan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk dapat bekerjasama dengan baik dan dengan selalu menaati peraturan yang berlaku agar kedepanya tidak terperosok ke dalam ranah hukum,” kata Ampera.

Kajari Bartim Daniel Panannangan menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah daerah setempat dalam membangun Kabupaten Bartim yang lebih baik lagi kedepannya.

Mantan Kepala Seksi Pidsus Kejari Bojonegoro itu juga menyatakan siap meningkatkan prestasi dalam membangun zona integritas dari predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk dilanjutkan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM), yang berbasis pelayanan yang bersih kepada masyarakat dan bebas dari korupsi.

“Tujuannya yakni bagaimana kita sebagai jaksa bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya di bidang hukum,” kata mantan Koordinator pada Kejati Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kedatangan Daniel Panannangan disambut dengan adat potong pantan. Di acara tersebut juga dilaksanakan pelepasan pejabat sebelumnya yaitu Roy Rovalino Herudiansyah yang kini diberi amanah baru menjabat Kajari Pemalang, Jawa Tengah.

Acara pisah sambut Kejari Bartim dilaksanakan secara terbatas dan ketat protokol kesehatan itu dihadiri Dandim 1012 Buntok Letkol Dwi Tantomo, Ketua PN Tamiang Layang Denny Indrayana, Wabup Habib Said Abdul Saleh Al Qadry, Sekda Panahan Moetar, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Trikorianto, Inspektor Ina Gandrung, Kepala Dinas PUPR dan Perkim Yumail Paladuk, Kepala Dinas Kesehatan dr Jimmi WS Hutagalung, Kasat Reskrim Iptu Ecky Widi Prawira, Kepala Kementerian Agama Abdul Majid Rahimi dan tamu undangan lainnya.

Baca juga: Delapan pejabat Bartim perebutkan jabatan Kepala Disdik dan Bapenda