Tamiang Layang (ANTARA) - Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas mewarning atau mengingatkan kepada sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten setempat, agar lebih serius menjalankan dan merealisasikan visi misi daerah yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan.
"Sudah saya mengingatkan sejak awal agar kepala OPD bisa meminimalisir sekecil mungkin program bisa gagal. Apalagi yang berkaitan ekonomi kerakyatan,” kata Ampera di Tamiang Layang, Jumat.
Menurut dia, jika tidak mampu membina maka diminta untuk tidak usah mengalokasikan anggaran untuk program tersebut. Tujuannya adalah bagaimana program ekonomi kerakyatan yang ada pada OPD bisa tercapai dan tidak menemui kendala pada tahun ini.
Ampera mengatakan diperlukan kacamata visioner dalam membuat program ekonomi kerakyatan pada masing-masing OPD. Perlu pengawasan dalam perencanaan dan pelaksanaan yang disertai dengan pembinaan maupun pengawalan.
“Jika sudah diprogramkan, bagaimana merealisasikannya, bagaimana mengawalnya hingga berhasil. Ini perlu diperhatikan OPD,” tegas dia.
Dalam mengawal realisasi program ekonomi kerakyatan diperlukan pemberdayaan masyarakat, diantaranya dengan memberikan ilmu pengetahuan tentang tata cara pengelolaannya.
Dicontohkan Ampera, belajar dari pengalaman tahun sebelumnya seperti, budidaya ayam petelur. Pembinaan diberikan sejak awal kepada kelompok masyarakat penerima program budidaya alam petelur. Pembinaan dimaksud yakni merubah minset mulai hingga teknis yakni, cara, kemampuan, dan ilmu memelihara ternak.
“Tidak semua bisa melaksanakannya. Jadi, OPD wajib mengawal program - program ekonomi kerakyatan tahun ini melalui peran aktif perangkat daerah dengan terjun ke lapangan secara periodik maupun jika ada kendala di lapangan,” kata Ampera.
Baca juga: Bupati Bartim pastikan Posko PPKM optimal bantu penanganan COVID-19
Dia mengatakan program ekonomi kerakyatan sangat berbeda dengan infrastruktur berupa fisik karena terlihat secara kasat mata. Jika tidak mampu melaksanakan program ekonomi kerakyatan, disarankan untuk pembangunan infrastruktur.
Selaku Bupati Bartim, Ampera pun bertekad akan berupaya keras mendorong instansi teknis dalam hal pendampingan program pemberdayaan mendapat perhatian skala prioritas tahun 2021.
"Pemkab Bartim dalam hal ini menginginkan keseriusan program ekonomi kerakyatan berjalan serta bermanfaat dan tepat sasaran," demikian Ampera.
Baca juga: Tingkatkan kinerja ASN, Pemkab Bartim gunakan aplikasi e-kinerja
Baca juga: Pejabat di Bartim dilarang "open house" lebaran