DPRD Barut nilai pengelolaan pasar masih belum maksimal

id dprd barito utara,ketua dprd barut,hj mery rukaini,rekomendasi,lkpj bupati barut,kalteng

DPRD Barut nilai pengelolaan pasar masih belum maksimal

Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini (tengah) menghadiri rapat rekomendasi DPRD terkait LKPj Bupati Barito Utara tahun anggaran 2020, di gedung DPRD setempat di Muara Teweh, Kamis (6/5/2021).ANTARA/HO

Muara Teweh (ANTARA) - DPRD Kabupaten Barito Utara dalam penyampaian rekomendasi DPRD, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2020, mengungkapkam banyak permasalahan terkait masalah pengelolaan pasar yang ada di wilayah tersebut.

Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini mengungkapkan bahwa pengelolaan pasar yang ada di kota Muara Teweh belum dikelola dan terbina dengan baik, sehingga efeknya pendapatan asli daerah (PAD) masih rendah dan lapak-lapak pasar masih banyak yang disewakan.

"Rekomendasi dewan agar dinas terkait memperhatikan dan mengelolanya dengan baik," katanya di Muara Teweh, Kamis.

Dewan juga menyoroti terkait bangunan pasar yang belum difungsikan di beberapa tempat, baik di dalam kota maupun di beberapa desa, sehingga bangunan terkesan mubazir. 

Terhadap Pasar Pendopo yang tidak dioperasionalkan, menurut dewan sangat mengganggu keadaan lalu lintas. 

"Agar bangunan pasar itu segera difungsikan sesuai dengan waktu membuat perencanaan jangan hanya bisa membuat rencana tapi realisasinya tidak jelas," kata dia.

Selain itu, DPRD juga menilai perlu adanya penertiban terhadap  Pasar Dermaga dan Pasar Ipu. 

"Pasar Dermaga tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sementara untuk Pasar Ipu kondisinya terlihat kumuh," kata Ketua DPRD dalam Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati H Nadalsyah.