Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir membentuk panitia antarkementerian untuk penggabungan BUMN pangan dalam rangka mempercepat pembentukan induk usaha (holding) BUMN pangan tersebut.
"Pembentukan panitia antarkementerian ini diperlukan untuk mempermudah pembahasan rancangan PP tentang Penggabungan BUMN Pangan," jelas Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Pembentukan panitia antarkementerian itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No SK-144/MBU/05/2021 tentang Panitia Antar Kementerian untuk Penyusunan Rancangan PP tentang Penggabungan Perusahaan PT Bhanda Ghara Reksa ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Penggabungan PT Pertani ke dalam PT Sang Hyang Seri dan Penggabungan PT Perikanan Nusantara ke dalam Perusahaan Perikanan Indonesia tertanggal 5 Mei 2021.
"Menteri BUMN Erick Thohir sudah teken pembentukan panitia antarkementerian tentang penyusunan rancangan penggabungan beberapa BUMN pangan yang akan dimerger dengan menggandeng beberapa kementerian teknis terkait," ujar Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI Arief Prasetyo Adi.
Arief mengatakan bahwa progres pembentukan holding BUMN pangan saat ini masuk dalam tahap pembentukan panitia antarkementerian itu.
Panitia itu nantinya akan bertugas mulai dari menyiapkan naskah rancangan PP Penggabungan BUMN Pangan, melakukan pembahasan prinsipal lingkup dan objek serta harmonisasi konsepsi RPP Penggabungan, memberikan masukan serta melaporkan perkembangan penyusunan RPP dengan melibatkan ahli hukum, praktisi serta akademisi yang membidangi industri pangan.
Panitia ini diketuai Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian BUMN Carlo B Tewu, dengan Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto sebagai wakil ketua dan sekretaris panitia adalah Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi Kementerian BUMN Rini Widyastuti.
Anggota panitia di antaranya berasal dari Kemenko Perekonomian, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Sekjen Biro Hukum, serta melibatkan beberapa deputi Kementerian BUMN seperti bidang industri pupuk dan pangan; perundang-undangan; keuangan; dan manajemen risiko.
Berita Terkait
Staf khusus Menteri BUMN bantah Erick Thohir minta borong dolar
Jumat, 19 April 2024 14:55 Wib
LKBN Antara gelar mudik gratis bersama BUMN
Minggu, 7 April 2024 14:28 Wib
Menhub : Mudik bersama BUMN berhasil turunkan pemudik motor
Jumat, 5 April 2024 11:47 Wib
PLN imbau masyarakat waspadai penipuan dan pungli rekrutmen pegawai
Kamis, 28 Maret 2024 19:20 Wib
BUMN apresiasi Kejagung bongkar kasus PT Timah
Kamis, 28 Maret 2024 16:12 Wib
Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN dibuka besok
Jumat, 22 Maret 2024 18:13 Wib
Menteri BUMN tetapkan jajaran Komisaris baru PLN, Nawal Nely gantikan Tedi Bharata
Rabu, 20 Maret 2024 8:37 Wib
PLN jadi Best of The Best Communications dengan 12 penghargaan dari Menteri BUMN
Sabtu, 9 Maret 2024 5:53 Wib