DPRD Seruyan harapkan pengelolaan keuangan kedepankan asas transparansi

id Dprd seruyan, arrahman, transparansi keuangan, akuntabilitas, kuala pembuang, kalteng, kalimantan tengah

DPRD Seruyan harapkan pengelolaan keuangan kedepankan asas transparansi

Foto Dokumentasi - Anggota DPRD Seruyan Arrahman. (ANTARA/Radianor)

Kuala Pembuang (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah Arrahman meminta pemerintah kabupaten mengedepankan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas.

“Transparansi pengelolaan keuangan daerah sangat perlu dikedepankan, untuk meningkatkan akuntabilitas," kata Arrahman di Kuala Pembuang, Sabtu.

Hingga pada akhirnya pihak legislatif, media dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan pemerintahan yang baik. Hal tersebut dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang, memperoleh informasi tentang penyelenggarakan pemerintahan, yakni tentang kebijakan proses pembuatan, pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

Politisi Partai Demokrat itu menyampaikan, salah satu hal yang menjadi sorotan pihaknya adalah mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa Seruyan tahun 2020.

“Berdasarkan laporan yang disampaikan, dari anggaran yang tersedia itu masih ada sekitar Rp3,4 miliar yang tidak direalisasikan dan kita juga tidak tahu anggaran itu dialihkan untuk apa," tegasnya.

Untuk itu transparansi dalam pengelolaan keuangan tersebut sangat diperlukan agar pemerintahan berjalan lebih baik.

Menurutnya hal tersebut menjadi salah satu sorotan dari Tim Panitia Khusus saat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seruyan Tahun Anggaran 2020.

Padahal menurutnya, saat itu masih banyak mahasiswa Seruyan yang memang sangat membutuhkan bantuan beasiswa tersebut dan dirinya sangat menyayangkan mengapa anggaran tersebut tidak direalisasikan sepenuhnya.

Maka kedepan dirinya meminta pemerintah daerah bisa memerhatikan masalah-masalah tersebut dan diharapkan bisa transparan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Masih banyak saat itu mahasiswa yang membutuhkan dan akhirnya tidak mendapatkan, padahal anggarannya ternyata masih banyak yang belum terealisasi. Kita juga bertanya-tanya anggaran itu dialihkan untuk apa,” demikian Arrahman.

Pewarta :
Uploader : Admin 4
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar