Sampit (ANTARA) - Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Syahbana mengingatkan pemerintah kabupaten setempat mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan sehingga anggaran terserap dengan baik.
"Sangat disayangkan kalau realisasi belanja dan serapan anggaran rendah. Padahal banyak usulan lain yang membutuhkan anggaran tapi terpaksa ditunda karena anggaran yang terbatas," kata Syahbana di Sampit, Jumat.
Syahbana mendorong agar realisasinya belanja dalam APBD 2021 ini dioptimalkan, apalagi saat ini sudah memasuki triwulan ketiga. Dia menilai saat ini masih ada program yang realisasinya masih rendah sehingga serapan anggarannya juga minim.
Tidak terkecuali program penanganan COVID-19, diharapkan dijalankan secara optimal. Serapan anggarannya juga dinilai masih rendah padahal pengalokasiannya diprioritaskan, bahkan mengalahkan program lainnya.
Seperti dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Rp137.315.472.485,97. Angka tersebut cukup besar dan sangat disayangkan tidak terserap.
Anggaran yang tidak terserap dengan baik dinilai menjadi kerugian masyarakat. Meskipun anggarannya tidak hilang, namun seharusnya anggaran itu bisa digunakan membiayai program lain yang dibutuhkan masyarakat.
Baca juga: Pemkab Kotim beli 20 mesin penghasil oksigen optimalkan penanganan COVID-19
Besarnya sisa anggaran yang terserap diharapkan tidak terjadi lagi. Saat ini anggaran masih difokuskan untuk penanganan COVID-19 sehingga anggaran yang bisa digunakan untuk belanja pembangunan cukup terbatas, sehingga sangat disayangkan jika anggaran yang sudah terbatas itu ternyata tidak terserap dengan baik.
“Penganggaran untuk belanja tahun 2021 ini prosesnya tidak mudah. Ada banyak sektor lain yang harus ditunda. Makanya sangat disayangkan jika program yang sudah dianggarkan itu justru tidak bisa dilaksanakan dengan oleh eksekutif," ujar politisi yang merupakan anggota Komisi II.
Syahbana menyarankan pihak eksekutif melakukan evaluasi secara rutin realisasi program pembangunan dan serapan anggaran setiap satuan organisasi perangkat daerah. Dengan begitu akan terlihat jika ada yang mengalami kendala sehingga bisa dicarikan solusinya.
Satuan organisasi perangkat daerah juga harus berusaha maksimal merealisasikan semua program pembangunan yang anggarannya sudah dialokasikan. Jangan sampai program tidak terlaksana dengan baik karena itu akan merugikan masyarakat.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kotim temukan pencemaran sungai diduga limbah CPO
Baca juga: Populasi bekantan di Kotim mulai terancam
Baca juga: Fraksi Golkar DPRD Kotim ingatkan pentingnya program pemulihan ekonomi